REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menyatakan resiliensi perekonomian Indonesia terlihat melalui pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2023, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,94 persen (yoy) atau 5,05 persen (ctc). Pertumbuhan tersebut dinilai cukup kuat, mengingat kondisi perekonomian global yang melambat serta adanya pengaruh perubahan iklim dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada pada sasaran di tengah tingginya ketidakpastian global. Paket kebijakan dikeluarkan pemerintah sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi dan pembentukan modal.
Paket kebijakan tersebut antara lain memperkuat pembiayaan UMKM melalui penyaluran kredit usaha rakyat, menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan penyaluran insentif, mendorong permintaan domestik, serta mendorong penambahan bantuan sosial dan stimulus fiskal sektor perumahan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi.
Dari sisi penguatan pembiayaan UMKM, pemerintah memberikan program kredit usaha rakyat sebagai solusi UMKM dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Pada 2023, pemerintah berupaya melakukan optimalisasi program kredit usaha rakyat agar dapat dilakukan secara berkualitas melalui penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
“Fokus pemerintah dalam peningkatan kualitas program KUR melalui peningkatan debitur baru dan debitur graduasi KUR tercermin dari pencapaian target–target tersebut. Pada 2023, 79 persen penerima KUR merupakan debitur yang baru pertama kali menerima KUR. Sedangkan debitur KUR yang bergradiasi/naik kelas mencapai 52 persen dari total debitur KUR. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak UMKM yang memanfaatkan KUR, serta telah terjadi peningkatan kapasitas usaha penerima KUR,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/11/2023).
Sejalan dengan peningkatan kualitas kredit usaha rakyat, lanjut Airlangga, pemerintah juga mendorong upaya percepatan penyaluran kredit usaha rakyat. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi penyaluran kredit usaha rakyat 2023 per Oktober 2023 sebesar Rp 199,88 triliun atau sebesar 67,30 persen dari target Rp 297 triliun dan telah diberikan kepada 3,61 juta debitur dengan tingkat non-performing loan terjaga 1,63 persen.
Adapun penyaluran kredit usaha rakyat sektor produksi sebesar 55,46 persen dari total penyaluran dengan porsi penyaluran sektor pertanian sebesar 30,40 persen. Sebagai salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi, pemerintah berupaya mendorong upaya percepatan penyaluran kredit usaha rakyat melalui bauran strategi kebijakan.
“Beberapa strategi kebijakan tersebut diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penyalur KUR, membuka opsi sinergi penyaluran KUR dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait, optimalisasi proses pengunggahan data calon debitur KUR baru oleh pemerintah daerah, relaksasi peraturan yang masih menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan di lapangan, dan mendorong percepatan implementasi kredit usaha alsintan,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penyalur kredit usaha rakyat untuk melakukan upaya ekstra melalui pelaksanaan weekend banking dalam penyaluran kredit usaha rakyat sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing–masing penyalur kredit usaha rakyat.
“Melalui berbagai strategi kebijakan tersebut, pemerintah berharap agar penyaluran KUR dapat dilaksanakan secara berkualitas dan dapat dioptimalkan sesuai target Rp 297 triliun pada 2023, sehingga penyaluran KUR dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.
