REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum mantan direktur utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan, yaitu M Sholeh Amin membantah dugaan penyuapan dan gratifikasi kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOS). Dia menyebut, perkara tersebut murni pemerasan dengan ancaman yang dilakukan EOS.
"Klien kami sebagai korban mengadukan kepada Indonesia Police Watch atas dugaan pemerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh Wamenkumham EOS. Atas pengaduan itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selanjutnya melaporkan hal itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Maret 2023 lalu," kata Sholeh dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (10/11/2023)
Sholeh menceritakan awal mula perkenalan antara Helmut Hermawan dan EOS. Menurut dia, kedua orang itu diperkenalkan oleh Anita Z yang merupakan teman sekampung guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Yogyakarta tersebut.
Perkenalan tersebut, kata Sholeh, bertujuan meminta perlindungan hukum sekaligus menanyakan mengenai perkara pidana yang dihadapi oleh Helmut Hermawan (HH), Thomas Azali (TA), Emanuel Valentinus Domen (EVD). Ketiganya sedang melawan pihak Aserra Capital (Apexindo Group).
Hasilnya, menurut Sholeh, berdasarkan analisis dan pendapat dari EOS, perkara tersebut dinyatakan bukan merupakan tindak pidana, melainkan kasus perdata. EOS kemudian memilih sekretaris pribadi bernama Yogi sebagai penghubung untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan TA, HH, dan EVD dalam menangani masalah itu.
EOS juga merekomendasikan seorang pengacara bernama Yosi yang merupakan mantan mahasiswanya di UGM, kepada TA, HH, EVD untuk menangani perkara yang sedang bergulir di Mabes Polri. "Dikarenakan sebagai pejabat negara EOS tidak dapat terlibat dan membantu secara langsung," ujar Sholeh.
Menurut Sholeh, EOS mengarahkan Helmut Hermawan untuk berkonsultasi kepada Yosi selaku pengacara perusahaan. Selanjutnya, jasa hukum yang akan diberikan kepada Helmut Hermawan tidak gratis karena dipatok sebesar Rp 4 milliar.
"Karena nominal jasa hukum yang ditawarkan yang cukup besar, klien kami yang saat itu sebagai direktur utama dari PT Citra Lampia Mandiri, harus meminta persetujuan TA, selaku pemilik perusahaan dan merangkap Direktur Keuangan, dan EVD selaku Dirut dari PT APMR, holding yang memiliki 85 persen saham di PT CLM," ujar Sholeh.
Kesepakatan terjalin, pembayaran pun dilakukan dua kali pada 27 April 2022 sebesar Rp 2 miliar dan pada 17 Mei 2022 Rp 2 miliar. Selain itu, Helmut Hermawan, TA, dan EVD dimintai uang sejumlah Rp 3 miliar dalam bentuk dolar Singapura 235 ribu dengan iming-iming mengeluarkan SP3 kedua atas permasalahan di Bareskrim Polri.
"Apabila uang tersebut tidak diberikan, maka status tahanan dalam penangguhan akan dibatalkan dan klien kami beserta TA dan EVD dapat ditahan kembali," ujar Sholeh.
Yogi dan Yosi menyampaikan kepada Sholeh, EOS mengenal baik salah satu petinggi di Bareskrim Polri. Atas bujuk rayu, sambung dia, TA selaku pemilik perusahaan bersama EVD selaku Dirut PT APMR dengan terpaksa menyetujui permintaan tambahan uang Rp 3 miliar tersebut.
Lalu pada 18 Oktober 2022 permintaan uang terjadi kembali. Menurut dia, EOS secara proaktif melalui Yogi meminta sejumlah uang kepada PT APMR/CLM untuk promosi dan menyelenggarakan acara pemilihan dirinya sebagai Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).
Pada awalnya, kata Sholeh, PT CLM menolak untuk memenuhi permintaan itu. Namun, EOS melalui Yogi terus mendesak agar PT CLM memberikan uang.
"Atas jabatan yang dimilikinya selaku Wamenkumham dan ancaman bahwa SP3 yang dijanjikannya tidak akan diterbitkan, maka TA dan EVD menyetujui dan menginstruksikan staf perusahaan untuk memberikan uang sejumlah Rp 1 miliar," ujar Sholeh.
Diminta serahkan saham ...
Ikuti Whatsapp Channel Republika