REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Joe Biden telah menerima peringatan keras dari sejumlah diplomat Amerika Serikat (AS). Para diplomat ini memperingatkan bahwa dukungan kuat pemerintah AS terhadap kampanye militer Israel di Gaza akan membuat AS kehilangan dukungan dari masyarakat Arab, menurut kabel diplomatik yang diperoleh CNN, Jumat (10/11/2023).
Kabel diplomatik tersebut menggarisbawahi keprihatinan mendalam di kalangan pejabat AS mengenai meningkatnya kemarahan terhadap Amerika Serikat yang meletus segera setelah Israel melancarkan operasinya melawan Hamas, menyusul serangan kelompok tersebut ke Israel pada tanggal 7 Oktober yang menewaskan lebih dari 1.400 warga Israel.
Kawat diplomatik tersebut memperingatkan, dukungan kuat AS terhadap tindakan Israel terlihat “sebagai kesalahan material dan moral atas apa yang mereka anggap sebagai kejahatan perang.”
Surat kawat diplomatik dari kedutaan tersebut ditulis oleh pejabat tertinggi kedua AS di Muscat dan dikirimkan ke, antara lain, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, CIA, dan FBI. Meskipun hanya satu kabel diplomatik dari kedutaan regional, namun ini memberikan gambaran pribadi tentang kekhawatiran atas meningkatnya gelombang anti-AS yang melanda Timur Tengah.
Kabel diplomatik lain yang diperoleh CNN dari kedubes AS di Kairo disampaikan kembali ke Washington, sebagai bagian dari ringkasan media harian. Surat kabar Mesir yang dikelola pemerintah menyebut bahwa “kekejaman dan pengabaian Presiden Biden terhadap orang-orang Palestina melebihi semua presiden AS sebelumnya.”
CNN telah menghubungi Departemen Luar Negeri AS untuk meminta komentar, namun belum ada tanggapan.
Presiden Joe Biden mendapat tekanan yang semakin besar di dalam dan luar negeri atas dukungan AS terhadap Israel di Jalur Gaza dan krisis kemanusiaan yang mengerikan di wilayah tersebut. Meskipun pemerintah menolak seruan untuk melakukan gencatan senjata, para pejabat telah berupaya untuk meningkatkan bantuan yang masuk ke Gaza.
Mereka juga mendorong jeda kemanusiaan untuk memungkinkan lebih banyak bantuan mengalir ke wilayah tersebut dan memungkinkan warga sipil untuk menyelamatkan diri dari pertempuran.
Dalam beberapa hari terakhir, sekutu AS di dunia Arab telah menunjukkan kemarahan mereka yang mendalam terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.
Akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menghadiri pertemuan puncak yang diadakan oleh menteri luar negeri Yordania yang dihadiri oleh para diplomat terkemuka dari Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, serta sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Pada pertemuan puncak tersebut, para pemimpin Arab menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Sementara Blinken menegaskan kembali penolakan AS, dengan alasan bahwa hal itu akan memberi Hamas waktu untuk berkumpul kembali dan melancarkan serangan lain terhadap Israel.
Gedung Putih mengatakan pada hari Kamis (9/11/2023) bahwa Israel telah setuju untuk menghentikan operasi militer selama empat jam setiap hari di wilayah Gaza Utara. Meskipun Israel telah menerapkan jeda pertempuran seperti itu, para pejabat AS melihat perjanjian ini sebagai sebuah kemajuan karena Israel menggunakan istilah “jeda,” yang merupakan sesuatu yang AS yakini dapat dikembangkan.
Namun, di internal pemerintahan, kekhawatiran meningkat atas dukungan AS terhadap Israel. CNN sebelumnya melaporkan bahwa beberapa pejabat senior secara pribadi mengatakan ada aspek-aspek operasi militer Israel yang tidak dapat mereka pertahankan; seruan agar AS mendukung gencatan senjata semakin meningkat di kalangan pegawai pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika