REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dikembangkan sejak 2009, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mampu terealisasi Rp 35,71 triliun per kuartal III 2023. Saat ini terdapat 20 kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KEK terdiri dari 10 KEK Industri, sembilan KEK Pariwisata, serta satu KEK Kesehatan dan Pariwisata
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, selaku Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, mengatakan, hadirnya KEK telah memberikan dampak ekonomi berbagai bidang, mulai dari serapan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat sekitar, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan aktivitas ekonomi. KEK juga meningkatkan PDRB daerah dari aktivitas usaha di KEK, hingga terbentuknya pusat-pusat perekonomian baru di wilayah.
"Pentingnya meningkatkan eksposur melalui sosialisasi dan pemberitaan mengenai prospek dan dampak positif serta berbagai capaian KEK, sehingga mampu menjadikan KEK sebagai salah satu destinasi investasi yang menarik bagi para investor," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/11/2023).
Menurutnya kehadiran KEK dapat membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui sektor-sektor strategis yang bernilai tambah. Berkembangnya jumlah KEK di Indonesia sejalan dengan kebutuhan investasi yang tinggi. Adapun implementasi fasilitas dan kemudahan di KEK yang semakin lancar diberikan, terbukti memberikan dampak positif pada daya saing KEK sebagai destinasi investasi.
Secara kumulatif, KEK telah mencatatkan nilai investasi sebesar Rp 140 triliun dan menyerap 86.273 tenaga kerja dari 318 pelaku usaha. Selain sebagai pengungkit daya saing, implementasi fasilitas kemudahan di KEK juga memberikan dampak signifikan pada peningkatan optimalisasi berusaha bagi pelaku usaha di KEK.
Selain itu, berbagai kegiatan berkelas internasional juga telah dilaksanakan beberapa KEK Pariwisata seperti penyelenggaraan MotoGP dan World Superbike (WSBK) di KEK Mandalika yang telah dilaksanakan pada 2022 dan pada Oktober 2023 kembali digelar. Kemudian, KEK Tanjung Kelayang juga telah beberapa kali menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi internasional, salah satunya Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20.
Susiwijono menyampaikan banyaknya jenis dan jumlah kawasan strategis di Indonesia juga berpotensi menyebabkan bias informasi masyarakat. Bahkan dapat membuat pemahaman yang tidak sama antar kementerian/lembaga. Oleh karena itu, harmonisasi dan sinkronisasi sangat diperlukan, termasuk juga penetapan kriteria dan target yang jelas.
Selain itu, beberapa kawasan juga mempunyai fasilitas/insentif yang beririsan, sehingga perlu dilakukan penajaman sasaran. Selanjutnya, Susiwijono menggarisbawahi peran penting seluruh stakeholders termasuk media Tanah Air sangatlah dibutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika