REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel telah menjatuhkan berton-ton bom dan amunisi di Gaza. Kini mereka ingin menambah stok senjata. Sebagaimana invasi Rusia ke Ukraina yang telah mendorong permintaan global untuk membeli peralatan militer tahun lalu.
Pengeluaran pertahanan di seluruh dunia mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS. Itu adalah tingkat tertinggi dalam angka yang disesuaikan dengan inflasi setidaknya sejak akhir Perang Dingin, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm.
Lonjakan penjualan senjata telah meningkatkan keuntungan perusahaan-perusahaan raksasa pertahanan. Kontraktor dan investor militer sekarang mengincar ledakan keuntungan finansial karena perang di Gaza meningkatkan permintaan senjata di Israel.
Diantaranya, ekspor senjata Australia ke Israel menjadi sorotan. Pendukung Palestina telah melancarkan aksi protes di beberapa pelabuhan Australia, menyoroti ekspor senjata negara ini ke Israel.
"Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Australia memiliki salah satu sistem ekspor senjata yang paling rahasia dan tidak dapat dipertanggungjawabkan di dunia," ujar Senator Partai Hijau Australia David Shoebridge kepada Senat Australia pada hari Selasa lalu.
Protes massa pro Palestina di berbagai pelabuhan Australia terus menghalangi pengiriman ekspor senjata ke Israel di tengah perang di Gaza. Sebelumnya, sebuah gugatan hukum yang diluncurkan di pengadilan tinggi Australia pada hari Senin oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia Palestina dan Australia juga berusaha untuk menjelaskan perdagangan senjata gelap tersebut.
Kasus ini, yang merupakan yang pertama kali terjadi di Australia, muncul ketika para pendukung Palestina di Australia bergabung dengan gerakan internasional "blokir kapal" untuk memprotes pengiriman senjata ke Israel.
Sebuah protes di Port Botany Sydney yang diperkirakan akan berlangsung pada hari Sabtu (11/11/2023), menyusul protes serupa di Pelabuhan Melbourne pada hari Rabu sebelumnya, di mana para aktivis berbaring di depan truk-truk yang mengangkut kargo untuk perusahaan pelayaran Israel, Zim.
"Pemerintah kami tidak memberi tahu kami kepada siapa kami mengekspor senjata; tidak memberi tahu kami apa jenis senjatanya; tidak memberi tahu kami siapa yang mendapat untung dari penjualan senjata di Australia," kata Shoebridge di Senat minggu ini.
Shoebridge mengatakan bahwa informasi semacam itu jauh lebih sedikit tersedia di Australia dibandingkan di negara lain, termasuk Amerika Serikat. Australia telah mengeluarkan 350 izin ekspor pertahanan ke Israel sejak 2017, termasuk 52 izin tahun ini saja, menurut Departemen Pertahanan Australia. Informasi tersebut baru tersedia untuk umum setelah pertanyaan langsung dari Shoebridge dalam rapat dengar pendapat Senat tahun ini.
Antony Loewenstein, seorang jurnalis Australia dan penulis buku The Palestine Laboratory, mengatakan bahwa ada "bukti yang memberatkan" bahwa negara-negara Barat, termasuk Australia, telah menjadi penjual senjata yang "berpotensi digunakan di Gaza saat ini".
Loewenstein, yang berbasis di Yerusalem Timur antara tahun 2016 dan 2020, telah menyelidiki bagaimana persenjataan dan teknologi pengawasan Israel digunakan pada warga Palestina dan diekspor ke seluruh dunia.
"Ada dukungan bipartisan (dari partai-partai politik besar) di Australia untuk industri persenjataan yang besar dan terus berkembang, terlepas dari masalah hak asasi manusia yang serius di sekitarnya," kata Loewenstein.
"Kerahasiaan menguntungkan industri senjata," katanya kepada Al Jazeera. "Yang paling penting pada akhirnya adalah menghasilkan uang," katanya. "Hanya itu yang terpenting."
Australia merupakan pengekspor persenjataan utama terbesar ke-15 di dunia pada tahun 2022, demikian menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang memantau penjualan persenjataan global.
Seperti Shoebridge, Loewenstein menyambut baik gugatan hukum yang diumumkan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia Palestina dan Australia pada hari Senin. Dia mengatakan bahwa ini bisa menjadi "kasus penting" yang kemungkinan besar akan diperjuangkan oleh pemerintah Australia di pengadilan.
Al-Haq, salah satu dari tiga organisasi hak asasi manusia Palestina yang terlibat dalam kasus pengadilan ini, juga terlibat dalam gugatan hukum lainnya, termasuk kasus potensial lainnya yang berfokus pada ekspor senjata oleh Inggris ke Israel.
Bulan lalu, Al-Haq dan Global Legal Action Network (GLAN) yang berbasis di Inggris menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Inggris untuk Perdagangan Internasional, Kemi Badenoch, memintanya untuk "menangguhkan semua izin ekspor senjata ke Israel".
Jika izin ekspor tidak ditangguhkan, Al-Haq dan GLAN mengatakan bahwa gugatan peninjauan kembali akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Inggris.
Di Australia, Al-Haq, bersama dengan Al Mezan Center for Human Rights dan Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), telah meluncurkan tindakan hukum di Pengadilan Federal Australia dengan dukungan dari Australian Centre for International Justice (ACIJ).
Tidak seperti di Inggris, kasus di Australia difokuskan pada akses informasi tentang izin ekspor pertahanan Australia ke Israel yang telah diberikan oleh Menteri Pertahanan sejak 7 Oktober 2023.
Rawan Arraf, direktur eksekutif ACIJ, mengatakan kepada Aljazirah bahwa akses ke informasi ekspor tersebut diperlukan untuk menentukan apakah akan memungkinkan untuk memulai proses peninjauan yudisial atas izin Australia untuk menentukan apakah ada yang "dibuat karena kesalahan".
Kesalahan tersebut, menurut Arraf, dapat mencakup, misalnya, apakah "Menteri Pertahanan Australia gagal mempertimbangkan kriteria yang relevan dengan risiko bahwa ekspor tersebut akan digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia atau mungkin akan dikirim ke negara di mana senjata-senjata tersebut dapat digunakan secara bertentangan dengan kewajiban internasional Australia."
Kewajiban internasional tersebut meliputi Konvensi Jenewa, Konvensi Genosida, dan hukum hak asasi manusia internasional lainnya, ujarnya.
Di Inggris, informasi yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang mengajukan permohonan izin ekspor, serta sifat ekspor, dan "bahkan jumlah dolarnya", tersedia, tambahnya.
Ditanya tentang tindakan hukum, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan kepada lembaga penyiaran Australia ABC pada hari Selasa bahwa "Israel tidak meminta senjata apa pun dari Australia dan kami tidak menyediakannya".
Dia menambahkan bahwa dia tidak dapat berkomentar lebih lanjut sementara masalah ini "berada di depan pengadilan". Kantor Marles mengirimkan transkrip wawancara tersebut kepada Aljazirah ketika ditanya mengenai posisi menteri pertahanan dalam kasus ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika