REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Kekhawatiran terhadap perubahan iklim mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memiliki lebih sedikit atau bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Temuan itu diungkap penelitian baru yang menunjukkan bahwa alasan di balik kekhawatiran itu lebih kompleks daripada ketidakpastian mengenai masa depan.

Tinjauan sistematis yang dipublikasikan di PLOS Climate menganalisis 13 penelitian yang melibatkan lebih dari 10 ribu peserta yang berasal dari Amerika, Kanada, Selandia Baru, negara-negara Eropa dan Afrika.

Penelitian yang dipimpin oleh peneliti dari University College London, Hope Dillarstone, menemukan adanya hubungan antara kekhawatiran yang lebih kuat terhadap iklim dan keinginan untuk memiliki lebih sedikit atau tidak memiliki anak sama sekali.

Faktor lainnya termasuk kekhawatiran mengenai dampak ekologis dari memiliki anak, dan ketakutan akan berkontribusi terhadap kelebihan populasi serta konsumsi berlebihan. Beberapa orang menganggap pilihan mereka untuk tidak mempunyai anak sebagai bagian dari ‘mogok perubahan iklim’.

Dua penelitian di Zambia dan Ethiopia menghubungkan keinginan untuk memiliki lebih sedikit anak dengan kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan subsisten mengingat menurunnya hasil pertanian.

Dillarstone mengatakan analisis menunjukkan bahwa banyak orang tidak hanya mengkhawatirkan kesejahteraan anak mereka yang tumbuh di dunia yang penuh ketidakpastian. Namun mereka juga mempertimbangkan dampak memiliki anak terhadap lingkungan, kemampuan keluarga untuk bertahan hidup, dan politik mereka. 

“Memahami mengapa sebagian orang memilih untuk menyesuaikan keputusan reproduksi mereka sebagai akibat dari perubahan iklim mungkin terbukti penting dalam membentuk kebijakan publik,” kata Dillarstone, dikutip dari Cosmos Magazine, Senin (13/11/2023).

Sehingga, menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa perubahan iklim, kesehatan mental dan seksual di tingkat nasional dan internasional serta kesehatan reproduksi harus menjadi perhatian pemangku kebijakan. Hal-hal tersebut dapat diatur dalam sebuah kebijakan yang terintegrasi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika