REPUBLIKA.CO.ID,RIYADH - - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) menegaskan kembali seruan Kerajaan itu untuk melakukan gencatan senjata di Gaza. Saudi menganggap Israel bertanggung jawab atas kejahatan terhadap warga sipil di wilayah kantong yang terkepung tersebut.
Menurut MBS, otoritas pendudukan Israel memikul tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil di Jalur Gaza. Putra Mahkota itu menegaskan kembali kecaman Saudi atas “perang brutal” yang telah merenggut nyawa ribuan warga sipil. “Pelanggaran mencolok yang dilakukan Israel terhadap hukum internasional harus dihentikan,” katanya saat berpidato pembukaannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Arab-Islam pada Sabtu (11/11/2023).
MBS menegaskan, satu-satunya solusi untuk mencapai stabilitas di wilayah tersebut adalah melalui mengakhiri kebijakan pendudukan dan pemukiman. “Rakyat Palestina harus diberikan hak sah mereka [termasuk] mendirikan negara merdeka, " kata pemimpin de facto Saudi tersebut.
Putra mahkota Saudi menyerukan penghentian segera operasi militer di Gaza dan pembukaan jalur kemanusiaan. “Kita berada di hadapan bencana kemanusiaan yang [menunjukkan] kegagalan Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional,” katanya.
MBS juga menyerukan upaya terpadu untuk mengakhiri pengepungan di wilayah kantong tersebut. “Kita harus bekerja sama untuk mengakhiri pengepungan di Gaza dan memberikan bantuan,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha menyatakan, KTT Arab-Islam ini digelar untuk menegaskan solidaritas dan dukungan OKI yang tak tergoyahkan untuk rakyat Palestina. "Dan komitmen bersama kami terhadap tanggung jawab kami untuk mendukung tujuan utama kami, yaitu Perjuangan Palestina dan Al-Quds Al-Sharif," katanya.
Para pemimpin Dewan Kerjasama Teluk dan dunia Arab serta Muslim berkumpul di Saudi untuk melakukan pembicaraan krisis mengenai meningkatnya konflik Israel-Gaza. Pertemuan darurat itu terjadi setelah serangan serangan udara dan darat Israel sejak 7 Oktober telah membunuh lebih dari 11 ribu orang dengan sebagian besar warga sipil dan banyak dari mereka anak-anak.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika