REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mensosialisasikan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. MUI Cianjur mengharamkan umat Islam di Cianjur membeli produk dari produsen yang mendukung agresi Israel.

Ketua MUI Cianjur KH Abdul Rauf mengatakan sudah mensosialisasikan putusan Fatwa MUI hingga ke tingkat desa. Namun, ia tidak dapat menjamin dan melakukan tindakan tegas atas penerapan fatwa di lapangan.

"Fatwa yang dikeluarkan adalah pandangan dari hasil kajian yang dilakukan ulama, sifatnya hanya rekomendasi dan tidak berkekuatan hukum, sehingga kami tidak dapat mengambil tindakan. Sanksi yang ada di dunia bagi mereka yang membeli produk Israel sebatas sanksi moral," katanya.

Sedangkan kalau hukum dalam Islam, mereka yang membeli produk-produk zionis jelas berdosa karena hukumnya haram, sehingga pihaknya berharap Fatwa MUI tersebut ditindaklanjuti pemerintah daerah (pemda) menjadi sebuah surat edaran larangan.

Pihaknya menilai Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 itu sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan jika kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, sehingga Indonesia jelas mendukung kemerdekaan semua bangsa atau negara.

“Tercatat dalam sejarah, kemerdekaan Indonesia pertama kali diakui negara Palestina dan Mesir, sehingga tidak salah kalau Indonesia melakukan hal yang sama agar penjajahan Israel atas Palestina segera dihentikan," katanya.

Dia juga meminta pemerintah segera mengeluarkan surat edaran yang melarang masyarakat membeli produk yang dihasilkan zionis. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap fatwa MUI yang sudah mengharamkan umat islam membeli produk dari produsen yang mendukung zionis.

"Semua tergantung pemerintah dari pusat sampai ke daerah, sehingga keberadaannya saling menunjang dengan Fatwa MUI dalam mendukung kemerdekaan Palestina," katanya.

KH Abdul juga sudah meminta alim ulama dan ustadz di setiap masjid di Cianjur untuk menggencarkan sosialisasi terkait fatwa MUI tersebut, sehingga dapat diterapkan masyarakat di Cianjur yang mayoritas beragama islam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika