REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang perundingan iklim PBB (COP28), organisasi medis dan kesehatan global mendesak para pemimpin dunia untuk segera menghentikan penggunaan bahan bakar fosil. Desakan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran organisasi medis terhadap perubahan iklim yang menyebabkan masalah kesehatan serius di seluruh dunia.
"Penghapusan bahan bakar fosil secara penuh dan cepat adalah cara yang paling signifikan untuk menyediakan udara bersih, air, dan lingkungan yang menjadi dasar kesehatan yang baik," ujar mereka dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Industri Uni Emirat Arab, Sultan Ahmed Al Jaber, yang akan memimpin sesi ke-28 Konferensi Para Pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.
Para pemimpin global yang dilaporkan akan berpartisipasi dalam konferensi COP28 yang dihelat mulai 30 November hingga 12 Desember di Dubai, termasuk Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Paus Fransiskus. Ia akan menjadi Paus pertama yang mengambil bagian dalam pertemuan iklim PBB.
Organisasi yang diwakili dalam surat tersebut termasuk World Medical Association dan International Pediatric Association, dengan keanggotaan gabungan dari semua kelompok mencapai 46,3 juta.
Selain dampak kesehatan terkait iklim, surat tersebut menunjukkan bahwa polusi udara yang sebagian disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan 7 juta kematian dini setiap tahunnya, dan pemerintah dapat mengurangi beban penyakit seperti berbagai jenis kanker, penyakit jantung, dan kondisi saraf, antara lain dengan meningkatkan kualitas udara.
Para pemimpin kesehatan juga mengkritik industri bahan bakar fosil yang menghalangi aksi iklim di negosiasi UNFCCC dan di luarnya, dan menekankan bahwa industri ini tidak boleh dibiarkan melanjutkan kampanyenya yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
“Menjaga kenaikan suhu global dalam target 1,5 derajat Celcius dari Perjanjian Paris sangat penting untuk memastikan kesehatan yang baik dan kemakmuran ekonomi untuk semua,” kata kelompok organisasi tersebut seperti dilansir Mainichi, Senin (13/11/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika