Senin 13 Nov 2023 21:29 WIB

Ukur Capaian Pembangunan Nonfisik, Bappenas Kembangkan IPMas

IPMas sebagai ukuran pembangunan masyarakat terdiri dari tiga dimensi.

Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Foto: Dok Bappenas
Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembangunan mencakup dimensi yang sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan. Capaian pembangunan ekonomi dan fisik seperti pertumbuhan, ekspor-impor, infrastruktur sangat mudah diukur. Namun pembangunan yang bersifat nonfisik seperti mentalitas, karakter, kohesi dan solidaritas sosial belum tersedia indikator yang memadai.

Padahal pembangunan nonfisik tersebut memiliki posisi sentral dan peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Mentalitas dan nilai budaya memberikan kontribusi dalam pembangunan secara keseluruhan. Untuk mengukur capaian pembangunan nonfisik tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). 

“IPMas dimaksudkan untuk mewakili ukuran capaian pembangunan nonfisik yang bisa memotret manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, pada Seminar Nasional Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Masyarakat dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin (13/11/2023).

IPMas sebagai ukuran pembangunan masyarakat terdiri dari tiga dimensi. Pertama, dimensi kohesi sosial untuk menggambarkan kekuatan kolektif anggota atau kelompok di dalam masyarakat untuk saling menerima, berbagi, dan berkontribusi yang dilandasi solidaritas di dalam organisasi sosial sehingga menentukan daya rekat masyarakat.

Kedua, dimensi inklusi sosial untuk memotret kesetaraan dan kesempatan yang terbuka bagi setiap individu dan kelompok untuk terlibat, mengambil peran, dan menjadi bagian dari suatu proses sosial dalam kehidupan di masyarakat, termasuk mendapatkan hak-hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Ketiga, dimensi kapasitas masyarakat sipil untuk mengetahui kemampuan masyarakat mengelola sumber daya publik, berpartisipasi, dalam pengambilan kebijakan publik, bernegosiasi, memengaruhi, mengontrol, dan mempertahankan institusi yang akuntabel, untuk menopang dan menjaga kelangsungan masyarakat yang demokratis.

Pada tahun 2021, pembangunan masyarakat Indonesia berada pada kategori sedang dengan capaian IPMas sebesar 62,85. Adapun nilai untuk masing-masing dimensi yakni dimensi inklusi sosial (56,37), dimensi kohesi sosial (78,08), dan dimensi pengembangan kapasitas masyarakat sipil (51,87).

"Tingginya nilai dimensi inklusi sosial sebesar 78,08 melebihi rata-rata capaian IPMas 62,85 menunjukkan bahwa telah terjadi kesetaraan bagi setiap individu dan kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan," ungkap Amich. 

Pada kesempatan yang sama Peneliti BRIN, Amin Mudzakkir, mengungkapkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kohesi sosial bangsa ini menghadapi tantangan berat dengan munculnya polarisasi politik. "Lemahnya kohesi sosial selalu kita salahkan masyarakat, padahal negara dan elite memiliki kontribusi besar dengan membangun polarisasi elite,” jelas Amin.

Seminar tersebut juga menghadirkan narasumber Sosiolog Universitas Jakarta, Robertus Robet, dan Sosiolog Universitas Indonesia, Meuthia Ganie-Rochman. Seminar ini diselenggarakan secara hybrid yang diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement