REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menaruh perhatian serius terhadap keterbatasan anggaran untuk riset di Indonesia. Hal tersebut disampaikan olehnya dalam presentasi di acara Sarasehan 100 Ekonom yang diadakan beberapa waktu lalu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengonfirmasi tekadnya untuk meningkatkan alokasi anggaran riset hingga mencapai 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pernyataan ini disampaikan Ganjar ketika menguraikan visi dan misinya dalam acara tersebut.

Ganjar juga menyampaikan seringkali ia menerima keluhan terkait minimnya dana riset, terutama di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam acara tersebut, Ganjar juga berbicara tentang pembicaraan dengan peneliti yang menginginkan peningkatan anggaran riset hingga mencapai 1 persen dari GDP.

Menurut Ganjar, banyak hasil penelitian kita yang akhirnya dimanfaatkan oleh negara lain karena kurangnya dukungan dari pemerintah. "Ternyata, banyak hasil penelitian kita telah digunakan oleh pihak luar. Tentu saja, hal ini tidak dapat berjalan tanpa kepastian hukum," kata Ganjar dalam rilisnya, Senin (13/11/2023).

Salah satu sektor yang memerlukan alokasi anggaran penelitian dan memiliki dampak besar adalah di bidang energi terbarukan (EBT). Terdapat konsep ekonomi biru, di mana 77 persen di antaranya terkait dengan laut, dan hanya 75 persen yang dapat berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (GDP).

"Kita memerlukan riset dari perguruan tinggi, pelaku usaha, yang dapat diimplementasikan untuk diubah menjadi kebijakan publik," ujar Ganjar.

Sebelumnya, seiring dengan penggabungan 34 lembaga iptek menjadi BRIN, anggaran riset pemerintah kini terpusat di dalam BRIN, dengan alokasi dana sebesar Rp 2,2 triliun atau 0,01 persen dari PDB pada tahun 2023. Perlu dicatat, sejak 2022, pemerintah telah menggabungkan 39 lembaga riset pemerintah menjadi BRIN. 

Total anggaran BRIN untuk tahun 2023 mencapai Rp 6,5 triliun, di mana sekitar 65 persen digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen, seperti pembayaran gaji pegawai, pemeliharaan gedung dan kendaraan, dan lain-lain. Sisanya sekitar Rp 2,2 triliun atau 35 persen dialokasikan untuk kegiatan penelitian.

Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa rata-rata persentase pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan selama 10 tahun terakhir sangat kecil, yaitu 0,22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan China (2,08 persen), Singapura (1,98 persen), dan Malaysia (1,15 persen).

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, juga pernah mengkritisi keterbatasan anggaran riset. Menurutnya, berdasarkan Data Research and Development World (2023), Indonesia hanya berada di peringkat ke-34 dari 40 negara. 

Anggaran riset Indonesia pada tahun 2022 hanya sebesar 8,2 miliar dolar AS, menjadikannya memiliki rasio anggaran riset terhadap PDB yang paling rendah. Perbandingan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat (679,4 miliar dolar AS, peringkat 1) atau Brasil (37 miliar dolar AS, peringkat 10).

Dalam penelitiannya, terlihat bahwa alokasi anggaran riset terus menurun dari tahun ke tahun, dengan anggaran sebesar Rp 26 triliun pada APBN 2018 yang terus berkurang menjadi Rp 12 triliun pada 2021, dan semakin menurun menjadi Rp 10 triliun pada 2023.

Berdasarkan Laporan Indeks Inovasi Global (2022), Indonesia juga hanya menempati peringkat ke-75 dari 135 negara. Dalam kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura (peringkat ke-7), Malaysia (peringkat ke-36), Thailand (peringkat ke-43), Vietnam (peringkat ke-48), dan Filipina (peringkat ke-59).

Ikuti Whatsapp Channel Republika