REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mewanti-wanti seluruh pihak untuk menjaga partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 mendatang tidak sampai turun dibandingkan Pemilu 2019 lalu. Pada 2019, tingkat partisipasi pemilih menyentuh angka 81,93 persen.

"Yang diharapkan itu justru melebihi partisipasi di tahun 2019, barangkali itu. Mengenai berapanya jangan justru sampai menurun. Kalau menurun ini berarti ada ketidakpercayaan masyarakat," ujar Ma'ruf kepada wartawan usai membuka Habibie Democracy Forum Tahun 2023 di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Ma'ruf mengatakan, jika tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 menurun, turut menjadi keprihatian bersama. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kontestasi politik.

"Itu perlu ya kita prihatinkan kalau itu (partisipasi pemilih menurun) sampai terjadi, ada kekurang atau ketidakpercayaan masyarakat," lanjutnya.

Selain itu, Ma'ruf menilai, peningkatan partisipasi pemilih juga menunjukkan kesadaran warga untuk ikut memilih tinggi. Hal ini berdampak pada hasil Pemilu yang dinilai lebih legitimate.

"Kesadaran untuk ikut berpartisipasi supaya hasil pemilu itu lebih legitimate dan diikuti oleh jumlah yang besar. Kalau bisa memang lebih dari pemilu 2019, sebab itu akan memberikan pengaruh terhadap pengakuan dengan segala pelaksanaannya," ujarnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak bekerjasama untuk menyukseskan Pemilu 2024  dengan prinsip jujur adil, bebas dan rahasia. Menurutnya, ada tiga isu krusial dalam Pemilu 2024 yang mesti dihindari, yakni penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi seputar pemilu dan politik identitas, serta politik uang.

Menurutnya, tiga hal ini akan menghambat proses peningkatan kualitas dan pendewasaan demokrasi di Indonesia. 

"Saya minta pengawasan lebih ketat lagi untuk sekarang ini, karena biasanya memang kalau menjelang pemilu itu akan terjadi isu-isu seperti itu, disinformasi juga termasuk, kemudian politik uang, nah ini pengawasannya harus lebih ketat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika