REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dokumen berjudul pakta integritas yang memuat komitmen untuk memenangkan capres PDIP Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, viral dan beredar di media sosial. Pakta integritas tersebut diteken dua pejabat yaitu Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian (TSP) Silaban dan Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso.
Di dalam dokumen pakta integritas itu tercantum lima poin komitmen yang diteken Yan Piet dan Brigjen TSP Silaban. "Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong," tulis pakta integritas di poin pertama seperti dikutip di Jakarta, Kamis (16/11).
Pengamat politik Igor Dirgantara menilai, kehadiran pakta tersebut telah mencederai netralitas Pilpres 2024. Dia menyebut, kubu Ganjar seperti memercik air terhadap diri sendiri atas dugaan kasus tersebut.
"Itu namanya lempar batu sembunyi tangan atau menepuk air di dulang, tapi terciprat mukanya sendiri. Menuduh yang lain enggak netral tapi dia sendiri curang," kata Igor saat dihubungi di Jakarta.
Menurut Igor, Ganjar sudah merusak dan mencederai netralitas Pilpres 2024. Bahkan, isu yang menyerang pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika ada aparat dan birokrat tidak netral, terpatahkan dengan adanya pakta integritas tersebut. "Itu sama saja Ganjar telah mencederai netralitas Pilpres 2024 mendatang," ucap Igor.
Dia menudung, Ganjar tidak memiliki komitmen kuat untuk menciptakan pilpres yang jujur dan adil. Igor menilai, Ganjar tidak memiliki integritas yang tinggi untuk menjaga demokrasi yang adil. "Ini juga merupakan bentuk tidak adanya komitmen dalam menciptakan ciptakan Pemilu yang jujur dan adil," ujar Igor.
Menurut dia, adanya pakta integritas tersebut, membuktikan Ganjar yang tidak bisa menjaga netralitas Pemilu 2024. Prabowo yang difitnah merusak demokrasi nyatanya Ganjar sendiri merusak Pilpres dengan adanya pakta integritas tersebut.
"Dari kasus ini menandakan bahwa justru pasangan Prabowo-Gibran lah yang paling menjaga komitmen dan netralitas serta menjunjung pemilu yang bersih, jujur dan adil," kata Igor.
TPN membantah pakta integritas...
Ikuti Whatsapp Channel Republika