REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Komando Distrik Militer (Kodim) 0101/Kota Banda Aceh memberikan sosialisasi/edukasi pembinaan komunikasi (Binkom) untuk mencegah konflik sosial di wilayah setempat menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Diharapkan mampu saling tukar pikiran, sehingga Banda Aceh tetap aman dan dapat menjadi contoh barometer dunia di tengah multikultural kehidupan masyarakat," kata Wakil Asisten Intelijen Kasad Bidang Jemen Intel Brigjen TNI Antoninho Rangel da Silva, di Banda Aceh, Rabu (16/11/2023).
Hal itu disampaikan Brigjen TNI Antoninho Rangel da Silva saat memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi binkom cegah konflik sosial, di Banda Aceh.
Binkom merupakan program TNI untuk membangun satu visi dan persepsi sehingga dapat mencegah konflik baik internal atau eksternal maupun konflik horizontal atau vertikal.
"Kegiatan binkom cegah konflik ini sendiri merupakan program dari TNI angkatan darat yang telah digelar dari daerah timur hingga barat Indonesia," ujar Brigjen TNI Antoninho Rangel da Silva.
Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin mengatakan, binkom cegah konflik ini dilaksanakan di saat yang tepat, dan dalam kondisi yang kondusif sebagai upaya pencegahan bencana konflik sosial.
"Sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh, saya memandang kegiatan ini sangat esensial dalam menjalankan roda pembangunan," katanya.
Ia menegaskan, Banda Aceh tidak termasuk dalam daerah yang memiliki kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Bawaslu RI. Kendati demikian, bukan berarti Banda Aceh bebas dari potensi konflik sosial.
Dirinya mengingatkan, kepada seluruh masyarakat Banda Aceh harus sadar bahwa konflik sosial dapat saja terjadi dari isu agama, maka promosi toleransi antar umat beragama sangat penting.
"Sebagai ibu kota provinsi, urbanisasi turut terjadi di Banda Aceh hingga kaya akan etnis warganya. Perbedaan etnis turut menjadi potensi konflik," ujarnya.
Selain itu, lanjut Amiruddin, Pemilu 2024 juga berpotensi menimbulkan konflik untuk Banda Aceh, itu bisa disebabkan karena adanya perbedaan pandangan politik.
Sebab itu, perlu upaya antisipasi dengan edukasi peningkatan pemahaman tentang sistem politik, partisipasi aktif dalam proses demokrasi, dialog antar partai, dan pendukung menjadi sangat signifikan mengurangi potensi konflik.
"Peningkatan komunikasi yang baik dan saling pemahaman antara semua kelompok masyarakat dapat menjadi langkah awal dalam mencegah konflik sosial," demikian Amiruddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika