REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Pemkab Indramayu mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan Jalan Tol Indramayu-Kertajati (Indrajati). Selain mempersingkat waktu tempuh, kehadiran ruas tol itu juga diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Indramayu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu Asep Abdul Mukti menjelaskan, pembangunan Jalan Tol Indrajati sebelumnya masuk dalam perencanaan Kementerian PUPR tahun 2025-2030.
Namun, atas usulan Bupati Indramayu, Nina Agustina, tahapan pembangunan Tol Indrajati sudah dimulai pada tahun ini. Kementerian PURR melalui Dirjen Bina Marga disebutnya sudah melaksanakan pre feasibility studi (FS).
Asep mengungkapkan, Bupati Nina juga telah kembali mengirimkan surat agar Kementerian PUPR bisa melaksanakan tahapan selanjutnya pada 2024. Yakni, untuk melaksanakan FS, detail engineering design (DED), penentuan lokasi dan lainnya.
"Suratnya sudah ditandatangani dan sudah dikirim. Kita minta segera ada tahapan selanjutnya pada 2024,’’ kata Asep, Selasa (14/11/2023).
Pemkab Indramayu pun sudah menyiapkan tiga alternatif lokasi untuk Exit Tol Indrajati. Yakni, di wilayah Kecamatan Widasari, Lohbener, dan Indramayu Kota.
Meski demikian, Asep mengatakan, ketiga alternatif lokasi exit tol tersebut hingga kini masih dalam pembahasan. Begitu pula soal kepastian rute wilayah Jalan Tol Indrajati.
‘’Ada tiga alternatif calon ruas jalan tolnya. Tapi kemungkinan yang akan terpilih itu jalan Tol Kertajati Indramayu (Indrajati) ini akan langsung menghubungkan terusan Tol Cisumdawu. Jadi, Tol Cisumdawu itu langsung ke arah Indramayu,’’ kata Asep.
Selain itu, Asep melanjutkan, juga akan dibuat exit tol tersendiri ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Karena itu, BIJB nantinya akan punya dua pintu masuk.
‘’Yaitu (pintu masuk) dari yang sekarang ada dan dari arah tol Kertajati Indramayu,’’ ujar Asep.
Sementara, panjang ruas jalan tol Indrajati, lanjut Asep, diperkirakan sekitar 48 kilometer. Meski demikian, semua hal tersebut masih dilakukan analisa dan pembahasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika