REPUBLIKA.CO.ID,PADANG-- Cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang masih menjabat Menko Polhukam, Mahfud MD, tadi siang, Kamis (16/11/2023) mengisi kuliah umum di Auditorium Universitas Andalas. Kuliah umum ini dihadiri ribuan mahasiswa dari berbagai fakultas di Unand dan juga kampus di luar Unand di Padang.
Mahfud menegaskan kehadirannya di Unand bukan dalam rangka melaksanakan kampanye.
“Kedatangan saya ke sini bukan untuk kampanye, tetapi memberikam kuliah umum tentang pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermatabat," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan materi yang disampaikan pada kuliah umum tadi sesuai dengan kapasitas beliau sebagai Menkopolhukam Sesuai dengan peraturan yang baru. Di mana lembaga pendidikan boleh dijadikan sebagai tempat untuk kampanye bagi para calon dalam menyampaikan pokok-pokok-pokirannya kepada bangsa. Dengan hal itu para ihsan akademisi dikampus dapat mengali secara lebih objektif
Mahfud mempercayai, dialog dengan masyarakat kampus akan lebih dekat kepada adu ide dan gagasan. Bukan politik praktis semata.
Dalam kuliah umum tadi, Mahfud MD membahas mengenai Indonesia dibangun oleh para pendiri bangsa dengan konsep negara demokrasi. Ia menceritakan pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melalukan voting untuk memilih konsep negara apakah negara demokrasi atau monarki / kerajaan. Dari 62 orang anggota BPUPKI, 55 orang memilih bentuk negara demokrasi republik, 6 orang memilih monarki dan 1 lagi abstain.
“Sebelum nya ada perdebatan panjang memilih demokrasi atau kerajaan. Lalu dihasilkanlah bentuk negara kita adalah demokrasi yang fondasinya diletakkan oleh bapak-bapak bangsa kita,” ujar dia.
Mahfud menyebut fondasi demokrasi yang telah diletakkan para pendiri bangsa itu harus dijaga. Salah satunya dengan cara memastikan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan bermartabat. Mahfud menjelaskan demokrasi ajakn berjalan bila didampingi nomokrasi. Defenisi nomokrasi yang dijelaskan cawapres pendamping Ganjar Pranowo ini adalah adanya kedaulatan hukum. Karena menurut Mahfud, tanpa kedaulatan hukum, demokrasi akan liar dengan kekuatan fisik dan kekuatan uang
“Demokrasi berjalan baik bila didampingi nomokrasi. Tanpa kedaulatan hukum, demokrasi akan liar katena kekuatan fisik dan kekiatan uang. Kalau nomokrasi tanpa demokrasi, hukum jadi elitis,” kata Mahfud menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika