REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyediaan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten Wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyelenggaraan bimtek tersebut untuk menginisiasi pembentukan PUSPAGA di Sumba. 

"Salah satu upaya pemenuhan hak anak atas pengasuhan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menginisiasi program PUSPAGA dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sejak 2016 yang selanjutnya pada 2020 mulai diinisiasi dengan program Daycare Ramah Anak atau Tamah Asuh Ceria (TARA)," kata Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan KemenPPPA, Rohika Kurniadi Sari dalam keterangannya pada Rabu (15/11/2023). 

Saat ini telah tersedia 258 unit layanan PUSPAGA di 16 Provinsi dan 213 Kabupaten/Kota, 102 lokasi RBRA di 73 Kabupaten/Kota, dan 6 Daycare Ramah Anak di Kementerian/Lembaga dan perusahaan di Indonesia. Sementara itu, di NTT masih memerlukan penguatan serta perluasan cakupan untuk peningkatan kemampuan keluarga dalam kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

"Ini agar proses standardisasi lembaga layanan yang tersedia dapat segera di lakukan,” ujar Rohika.

Perwakilan dari Wahana Visi Indonesia (WVI), Fenty mengemukakan NTT merupakan provinsi dengan persentase tertinggi balita yang mendapatkan pengasuhan secara tidak layak. Mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, tercatat sebear 12,24 persen balita di NTT mendapatkan pengasuhan secara tidak layak. 

WVI telah melakukan baseline nasional pada 2022 dan mendapatkan temuan hanya 2.048 anak atau 36,40 persen dari 5.621 anak memiliki hubungan yang positif dengan orang tuanya. Selain itu, ditemukan bahwa hanya 32 anak atau 1,90 persen dari 1.664 anak di Sumba Barat Daya merasa anam dan terlindungi dari pelecehan, eksploitasi, dan segala bentuk keekrasan lainnya di keluarga dan lingkungan terdekat.

“WVI terus mendorong dan mendampingi pemerintah, masyarakat, dan para pemangu kepentingan untuk terus memperhatikan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak di lingkungan mereka,” tutur Fenty.

Bimtek tersebut menghasilkan komitmen pembentukan PUSPAGA di Kabupaten Sumba Barat Daya PUSPAGA Harmoni, Kabupaten Sumba Barat PUSPAGA Naringi, Kabupaten Sumba Tengah PUSPAGA Integrasi dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan Kabupaten Sumba Timur PUSPAGA Muhang Pahang. Keempat PUSPAGA tersebut akan memberikan pelayanan yang dilakukan dengan memperkuat kolaborasi dan sinergi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga Masyarakat demi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Indonesia Layak Anak (Idola) 2030, dan Indonesia Emas 2045.

Ikuti Whatsapp Channel Republika