REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK – Sebanyak 9.882 anak stunting atau gizi kurang di Kota Depok, Jawa Barat, diberi makanan tambahan dalam program makanan tambahan (PMT) yang berlangsung selama 28 hari. Namun program yang sumber dananya dari dana insentif daerah (DID) ini sedang disorot lantaran diketahui lebih dari 40 persen anggarannya terpotong sehingga tidak diterima anak secara utuh.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Mary Liziawati mengatakan pemkot mendapat anggaran Rp 4,9 miliar untuk makanan tambahan anak stunting. Dengan perincian tiap anak mendapat Rp 18 ribu sekali makan, tapi diakui jumlah tersebut tidak diterima utuh dan hanya Rp 10 ribu yang diberikan kepada penyedia makanan.
"Intinya Rp 18 ribu dipotong pajak 2 persen, kalau WUB-nya (wirausaha baru/penyedia) belum punya NPWP, potong pajaknya 4 persen. Kemudian ada biaya aplikasi itu 2 persen," jelas Mary Liziawati usai rapat dengan pendapat dengan Komisi D DPRD Depok, Jumat (17/11/2023).
Anggaran Rp 18 ribu itu juga dipotong untuk layanan distribusi makanan yang dibagikan para kader posyandu. "Kita bekerja sama dengan Ocan Bananas (Ojek Cantik Bawa Makanan untuk Balita Stunting) untuk mengantarkan ke rumah masing-masing, sama wadah atau toples (makanan)," katanya.
Mary mengatakan, meski adanya potongan ini, Dinkes Depok mengeklaim tidak berpengaruh pada kualitas makanan tambahan yang diberikan kepada anak stunting. Makanan yang diberikan disebutnya telah berstandar UNICEF hingga mengikuti arahan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Meski mengeklaim kualitas makanan tambahan terjamin, keluhan warga penerima PMT stunting belakangan ini ramai di media sosial. Seperti pemberian otak-otak, nugget hingga nasi kuah sop.
"Kami pastikan, ya, kami evaluasi kalau memang masih ada permasalahan di lapangan nanti terus untuk diperbaiki. Nanti kami sampaikan ke teman-teman tenaga gizi dan teman-teman di Puskesmas untuk ikut terus melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penyediaan maupun pendistribusian PMT," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika