REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, disebut rutin mengalokasikan anggaran untuk membantu perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu). Selama lima tahun terakhir, menurut Wakil Bupati (Wabup) Garut Helmi Budiman, pemkab sudah memperbaiki sekitar 15 ribu rutilahu.

“Ya, selesai tiga ribu per tahun, kali lima tahun, jadi 15 ribu,” kata Helmi di Kabupaten Garut, Jumat (17/11/2023).

Selain dari Pemkab Garut, Helmi mengatakan, ada juga perbaikan rutilahu yang dibantu pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga dari program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan pemerintah maupun swasta.

Jika digabungkan, menurut Helmi, setiap tahunnya bisa sampai lima ribu unit rutilahu yang dibenahi. “Dari Garut, dari pusat, dari provinsi, dari Baznas, dari perbankan, dari BJB, dan semua kita kumpul, itu rata-rata segitu,” kata dia.

Namun, Helmi mengatakan, masalah rutilahu ini masih ada. Ia mencontohkan, data sebelumnya dilaporkan rumah warga yang kondisinya masuk rutilahu sekitar 60 ribuan unit. Kemudian pada tahun berikutnya dilaporkan menjadi 70 ribuan unit.

Sedangkan yang dibantu perbaikan setiap tahun hanya sekitar tiga ribu sampai lima ribu unit. “Ini diperbaiki, yang lain keburu jelek. Karena rumah kita masih terbuat dari bambu dan kayu, di mana bocor sedikit langsung rusak, makanya ini rutilahu tidak beres-beres,” kata Helmi.

Helmi berharap upaya mengurangi jumlah rutilahu di Kabupaten Garut dapat terus dilakukan bersama-sama. Ia pun meminta aparat kecamatan dan desa, bersama masyarakat, ikut serta membenahi rutilahu. Termasuk melakukan penanganan sejak dini.

“Makanya, saya ke pemerintahan desa, ke Pak Camat, tolong kalau ada rusak sedikit, cepat perbaiki. Rusak genting satu, perbaiki,” kata Helmi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika