REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah, Imam Addaruqutni mengatakan, di usia ke-111 tahun, Muhammadiyah akan selalu berada di garis yang sama, mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina yang benar-benar merdeka.
"Garis Muhammadiyah dengan garis Indonesia baik sebagai negara, entitas politik dengan bangsa Indonesia itu sama, artinya, tujuan puncak dari solidaritas terhadap Palestina dan perjuangannya adalah kemerdekaan Palestina," kata Imam Ad-Daruquthni kepada Republika melalui sambungan telepon, Jumat (17/11/2023).
Kedepan dan sampai kapan pun, ujar Daruquthni, Muhammadiyah akan terus dalam solidaritas yang sama dan aspirasi yang sama dalam memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Seperti pada saat aksi bela Palestina di Monas beberapa waktu lalu, kata dia, Muhammadiyah pun turut hadir, menjadi bagian dari rakyat Indonesia yang akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina, sebagaimana dahulu Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia.
"(Kedepan) Kami tetap berjuang menyuarakan, mengaspirasikan pembelaaan terhadap Palestina sebagai bangsa dan masyarakat dengan tanahnya, hak-haknya sebagai manusia yang hidup dengan tanah dan negaranya, nah itu harus tetap didukung," tutur Daruquthni.
Dalam kemelut perang dan genosida Israel yang hingga kini masih berlangsung, ujar Daruquthni, Muhammadiyah juga turut menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp 40 miliar untuk rakyat Palestina yang menjadi korban kekejaman dan kebiadaban zionis Israel.
Hanya saja, lanjut Daruquthni, jika ingin benar-benar suara kita, apresiasi kita, kecaman kita didengar oleh dunia, maka Indonesia harus terlebih dahulu menjadi negara yang benar-benar mandiri baik secara ekonomi maupun politik. Dengan begitu, suara Indonesia, dukungan Indonesia untuk Palestina tidak hanya bisa dilakukan melalui forum diplomasi-diplomasi saja, tetapi juga bisa melalui cara lainnya.
"Kita menekankan perlunya terus memperjuangkan melalui forum-forum diplomasi, yang tidak hanya konvensional dalam arti sekedar menyuarakan hak-hak bangsa Palestina sebagai penduduk asli di sana, tetapi juga inkonvensional. Jadi kami menghimbau kalau perlu bersama pemerintah dan negara dengan penegakan-penegakan di samping diplomasi juga perlu memperkuat basis-basis yang diperlukan bagi kepentingan politik internasional," jelasnya.
Dengan kata lain, Indonesia harus benar-benar menjadi Negara yang kuat untuk bisa membantu kemerdekaan rakyat Palestina. Caranya adalah dengan memiliki kemandirian ekonomi dan kemandirian politik.
“Kalau kita, Indonesia memiliki kesejahteraan yang kuat, mandiri, independensi ekonominya bener-bener terbangun, kita mencari kemandirian politik dan ekonomi, maka untuk memperjuangkan diplomasi-diplomasi secara inkonvensional itu juga bisa jalan. Bisa juga melakukan tekanan-tekanan,” jelasnya.
Misalnya saja seruan-seruan yang disuarakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, salah satunya untuk membawa kejahatan perang Israel ke Mahkamah Internasional. Menurutnya, ketika Turki yang menyuarakan hal tersebut tidak akan menjadi masalah, tetapi jika kita yang menyuarakan, maka bisa saja dipadang dengan cara yang berbeda, misalnya teroris.
“Apa yang disuarakan oleh Erdogan ini termasuk seruan-seruan yang cukup berani. Inilah kemandirian politik Turki dan jika kita memiliki kemandirian itu, saya kira juga tidak masalah menyerukan seperti itu. (tetapi kalau sekarang) Kalau kita menyerukan (bisa) dianggapnya kelompok teroris,” paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika