Sabtu 18 Nov 2023 15:00 WIB

Muhammadiyah: Perlu Kebijakan Komprehensif Akhiri Penjajahan Israel

Muhammadiyah tegas mendukung dan selalu membantu Palestina.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Muhammad Hafil
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir
Foto: Republika
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir menanggapi soal isu pencabutan sertifikat halal produk yang mendukung Israel. Menurutnya yang perlu dilakukan saat ini yakni kebijakan yang lebih komprehensif.

"Kayaknya kita perlu kebijakan yang komprehensif," kata Haedar di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Jumat (17/11/2023).

Baca Juga

Haedar mengatakan, sikap politik Indonesia dinilai sudah, tegas, baik, dan mewakili negara sendiri maupun mewakili bangsa. Sikap Indonesia tersebut menunjukan bahwa Indonesia membela Palestina dan mengutuk segala bentuk agresi dan kekejaman Israel.

"Itu kan karena mandat konstitusi bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, karena itu penjajahan harus hilang dari muka bumi," ucapnya. 

Haedar juga mengungkapkan perlu ada langkah-langkah strategis di tingkat global. Ia menyaksikan bagaimana Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mewakili Indonesia selain sangat tegas dan terus melakukan ikhtiar ke berbagai negara dalam menggalang kerja sama menuju solusi two state solution. 

"Mestinya PBB dan negara-negara maju yang selama ini mendukung Israel membangun kesadaran baru bahwa dunia sudah berubah, kemudian pengalaman kita perang dunia I dan II itu sudah cukuplah tidak boleh terjadi," ungkapnya. 

Haedar juga mengatakan bahwa penjajahan di muka bumi hanya menyisakan penderitaan. Karena itu dirinya mengimbau agar negara-negara besar mau  menghilangkan kepentingan-kepentingan sempit mereka untuk kebaikan bersama.

"Apa sih susahnya negara besar mengakui dua negara secara berdaulat?," kata dia.

Haedar menilai two state solution merupakan jalan keluar yang paling realistis. Dirinya menghargai adanya kekuatan masyarakat untuk memboikot produk yang mendukung Israel. Namun bagi  Muhammadiyah, adanya wacana untuk memboikot produk yang mendukung Israel tidaklah cukup.

"Tidak cukup disitu, dia (Muhammadiyah) bahkan menggalang dana puluhan miliar dan kita sudah lima tahun ini membangun sekolah di Beirut untuk anak-anak Palestina dan akan terus kita kembangkan sekolahnya karena mereka terus hidup dari perang ke perang itu kan menjadi generasi yang menderita," katanya. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement