REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan dalam memastikan program-program yang dicanangkan pemerintah dapat terlaksana, salah satunya Program Satu Juta Rumah (PSR). Program ini merupakan bagian Proyek Strategis Nasional dalam upaya mengatasi backlog.
"Dengan adanya Program Satu Juta Rumah, BUMN harus bisa memastikan ketersediaan rumah yang cukup," kata Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah dalam webinar bertemakan Perbandingan Efektivitas KUR dan KPR, Kamis (16/11/2023).
Tidak hanya mendukung dari sisi suplai, BUMN juga harus memastikan subsidi dari pemerintah tersalurkan kepada masyarakat. Perlu diketahui, pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan memiliki rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Salah satunya yaitu fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas rumah umum/tapak dan rumah susun yang sudah diberikan sejak 2001. Dukungan lainnya yakni Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang saat ini disinergikan dengan Tapera.
Menurut Piter, dukungan-dukungan seperti ini perlu terus ditingkatkan. "Ini peran yang harus terus ditingkatkan, khususnya agar MBR dapat memenuhi kebutuhan memiliki rumah," ujar Piter.
Selain itu, lanjut Piter, pemerintah juga perlu mengantisipasi kebutuhan rumah bagi pasangan muda yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1,5 juta rumah setiap tahunnya. Subsidi lainnya juga diperlukan untuk membantu kalangan milenial dan Gen Z memiliki rumah.
Sebagai bank BUMN yang fokus pada pembiayaan rumah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkomitmen menyediakan rumah layak huni dan terjangkau. Pada semester I 2023, BTN telah meyalurkan kredit perumahan mencapai Rp 269,48 triliun.
Dari jumlah tersebut, KPR Subsidi masih menjadi kontribusi terbesar pembiayaan perumahaan dengan nilai mencapai Rp 152,17 triliun. Capaian tersebut tumbuh 10,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 137,25 triliun.
