REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali menyinggung lembaga hukum yang diintervensi untuk memenuhi kepentingan segelintir kelompok. Hal tersebut kemudian berkaitan dengan tekanan yang diterima oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di berbagai daerah.

Menurut dia, ada instrumen negara yang dilibatkan dalam memberikan tekanan terhadap lawan politik kelompok tertentu. Ia pun mengaku telah berkomunikasi dengan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN) yang merasakan tekanan serupa.

"Kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama," ujar Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

"Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan, supaya demokrasi berada di koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elite," katanya menegaskan.

Sebelumnya, menurut Hasto, demokrasi Indonesia sudah semakin menunjukkan tren yang baik. Namun, peningkatan tersebut tercoreng oleh pihak-pihak berkuasa yang menginjak-injak konstitusi demi kepentingan politiknya.

Namun menurutnya, masih ada waktu untuk mengoreksi era kegelapan demokrasi yang kembali terjadi saat ini. Koreksi tersebut terus dilakukan oleh rakyat yang didukung penuh oleh Ganjar-Mahfud, yang terus memperjuangkan demokrasi Indonesia.

"Ini menunjukkan esensi bagaikan apa yang disampaikan Pak Ganjar, air kebenaran, air politik jurdil ini tidak bisa dibendung dengan berbagai intimidasi," ujar Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika