REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menganggap tak ada masalah hukum dari pakta integritas Pj Bupati Sorong guna mendukung capres Ganjar Pranowo dianggap bakal berdampak buruk bagi demokrasi. Pasalnya, pernyataan Mahfud bisa membuat aparatur sipil negara (ASN) tak lagi netral.
Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Aktivis '98, Sangap Surbakti mengatakan Mahfud MD sebagai pejabat negara seharusnya bisa mendorong Bawaslu menginvestigasi kebenaran pakta integritas itu. Apalagi isi paktanya memerintahkan Pj Bupati Sorong untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Menurut Sangap, pelibatan kepala daerah sama dengan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan dukungan politik. Apalagi, kepala daerah membawahi banyak ASN di wilayah yang dipimpinnya.
"Kepala daerah itu membawahi banyak ASN. Jadi, kalau ASN dipaksa kepala daerah untuk tidak netral dalam Pemilu, ini membahayakan demokrasi kita," kata Sangap dalam keterangan pers pada Sabtu (18/11/2023).
Sangap sebenarnya tak mempermasalahkan Mahfud MD untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Tetapi, Sangap mengingatkan Mahfud MD sebagai pejabat publik wajib obyektif melihat adanya ancaman yang bisa merusak demokrasi di pemilu 2024.
"Jelas-jelas dalam pakta integritas Pj Bupati Sorong ada perintah untuk memenangkan Ganjar di Pilpres. Ini pintu masuk ASN tidak netral di Pemilu, dan ini merusak demokrasi," ujar Sangap.
Selain itu, Sangap mengamati pembuatan pakta integritas kepala daerah mencerminkan adanya kepanikan dari kubu capres dan cawapres terkait dukungan elektoralnya yang semakin menurun.
"Pakta integritas kepala daerah untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres memperlihatkan adanya sebuah kepanikan dari kubu Ganjar ketika tersadar bahwa dukungan elektoral publik terhadap paslon capres dan cawapres nomor urut tiga itu semakin menurun," kata Sangap.
Sebelumnya beredar di media sosial adanya dugaan pakta integritas kepala daerah untuk pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika