REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menyatakan bahwa ekonomi dan keuangan syariah ikut berperan dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah Sulteng yang berdampak pada peningkatan pembangunan daerah ini.

"Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah saat ini, tidak lepas dari sektor ekonomi dan keuangan syariah yang ikut berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Sulteng," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Sulteng Rudi Dewanto, di Kota Palu, Ahad (19/11/2023).

Rudi Dewanto mewakili Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menghadiri rapat koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang digelar di Kota Palu.

Dalam rapat koordinasi itu, Rudi Dewanto menguraikan berdasarkan pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Provinsi Sulteng tumbuh positif sebesar 13,06 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III tahun 2023.

"Pertumbuhan ekonomi menembus 13,06 persen, tak lepas dari sektor ekonomi syariah yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama dalam pengelolaan ekonomi," katanya pula.

Ia berharap rapat koordinasi Komite Daerah Ekonomi Ekonomi dan Keuangan Syariah dapat merumuskan implementasi sistem ekonomi syariah yang lebih optimal, sehingga dapat berjalan dengan baik dan memberi dampak positif.

Menurut dia, terdapat empat sektor pembangunan ekonomi dan keuangan syariah yang dapat dikembangkan oleh Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah meliputi, pengembangan industri produk halal, jasa keuangan syariah, bisnis syariah, dan sosial syariah.

"Oleh karena itu, diharapkan rapat koordinasi ini dimanfaatkan dengan baik untuk berdiskusi, menyatukan gagasan, untuk pengembangan ekonomi syariah di Sulteng," ujarnya lagi.

"Di samping itu, juga terus menggali beragam potensi unggulan ekonomi syariah Sulawesi Tengah, menyusun program-program komprehensif dan terstruktur, dan juga supporting anggaran untuk KDEKS dari APBD," ujar dia lagi.

Sementara itu, Bank Indonesia juga menggencarkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi pesantren, seperti usaha pembuatan roti di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Istiqomah Ngatabaru, usaha air minum dalam kemasan di Ponpes Alkhairat Madinatul Ilmu Dolo, Kabupaten Sigi.

Selan itu, ada pula akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui kerja sama Kementerian Agama, lalu program literasi ekonomi dan keuangan syariah kepada sejumlah kalangan seperti mahasiswa dan masyarakat umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika