REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut, calon presiden Ganjar Pranowo memiliki data soal penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi yang diberi skor lima. Skor buruk dalam penegakan hukum di era Jokowi tersebut disampaikan Ganjar dalam forum dialog sarasehan nasional ikatan keluarga alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Sabtu (18/11/2023).
“Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan,” kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Karena itu, Puan pun menegaskan agar seluruh penegakan hukum di Indonesia harus berjalan baik dan sesuai koridor hukum yang berlaku tanpa tebang pilih. Ia juga berharap, siapapun pemimpin yang menjadi pilihan rakyat harus bisa menjalankan penegakan hukum secara baik, benar, jujur, dan juga adil tanpa tebang pilih.
“Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih,” ujar Puan.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 dari skor maksimal 10 untuk pemerintah era Jokowi dalam hal penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi. Ganjar menilai penegakan hukum menurun di era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Menurut Ganjar, salah satu faktor yang membuat penegakan hukum di Indonesia memburuk adalah banyaknya rekayasa dan intervensi hukum yang dilakukan para pemangku kebijakan.
“Rekayasa dan diintervensi yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” ujarnya ketika menjadi pembicara dalam acara IKA Universitas Negeri Makassar (UNM) di Kota Makassar, Sabtu (18/11/2023).
Ganjar mengakui bahwa sebelumnya sempat memberikan nilai tinggi terhadap penegakan hukum era Jokowi. Menurutnya, penilaian tinggi itu muncul karena belum terjadi kasus-kasus yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10),” ucap Ganjar tanpa mengungkap secara gamblang kasus apa yang dimaksud.
Saat melakukan pertemuan dengan Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ganjar pun menjelaskan terkait penilaiannya terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia tersebut.
“Soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara. Soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus,” ujar Ganjar di kediaman JK, Jakarta, Ahad (19/11/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika