REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan, akan kembali melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah proyek infrastruktur di Nusantara pada Desember mendatang. Adapun proyek pada tahap ketiga ini juga masih bersumber dari investasi dalam negeri.
“Nilai investasinya Rp 10 triliun, groundbreaking ketiga ini kriterianya pertama (proyek) hijau, kedua melengkapi ekosistem kawasan utama, dan yang ketiga (gedung) lembaga negara yang tidak pakai APBN,” kata Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, dalam keterangan resminya, Senin (20/11/2023).
Lebih detail, sedikitnya ada 12 proyek yang akan dimulai pada groundbreaking ketiga mendatang. Pada proyek hijau, yakni akan dibangun proyek Pulau Suaka Orangutan oleh Yayasan Arsari Djojohadikusumo, lalu pendirian Kebun Raya dan Reforestasi Hutan IKN, dan Crowdsourcing untuk reforestasi oleh Sabuk Hijau Nusantara.
Selanjutnya terdapat empat proyek infrastruktur penunjang kota oleh Jambuluwuk Hotel and Resort, Indogrosir, BSB Balikpapan Super Block, GrandLucky, The Pakubuwono Development, serta BSH. Adapun lembaga negara yang akan membangun gedung di IKN mulai Desember yakni Otoritas Jasa Keuangan, LPS, serta BPJS Kesehatan.
“Inilah investor pelopor yang membangun IKN mulai 2023, ini menunjukkan siapa pun dalam situasi apapun investor berjalan dan tetap masuk,” kata Agung.
Agung mengatakan, bila groundbreaking dengan total nilai proyek Rp 10 triliun itu bisa berjalan mulus, OIKN akan mencapai target investasi 2023 sebesar Rp 45 triliun. Sebagai informasi, pada groundbreaking pertama dan kedua pada September-November 2023 total investasi yang digelontorkan oleh sejumlah investor telah mencapai Rp 35 triliun.
“Kita bisa katakan saat ini Rp 35 triliun sudah masuk dalam bentuk proyek. Uangnya masuk ke OIKN? Tidak. Uangnya masuk dalam bentuk proyek yang terbangun,” ujarnya.
Selain itu, Agung mengungkapkan sedikitnya terdapat tiga investor asing yang bersiap masuk ke IKN untuk membangun tower atau rumah susun bagi aparatur sipil negara. Hingga saat ini, ketiga perusahaan tersebut sedang dalam tahap feasibility study atau studi kelayakan terhadap proyek yang akan dibangun.
Ketiga perusahaan tersebut yakni satu perusahaan asal China, Citic Construction yang berencana membangun 60 tower Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Kemudian, dua perusahaan asal Malaysia yakni IJM yang akan menggarap 20 tower hunian ASN serta Maxim untuk proyek 10 tower hunian ASN.
Menurut Agung, ketiga perusahaan ini akan berinvestasi dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sehingga pembiayaan proyek berasal dari investasi perusahaan dan anggaran negara. Ketiganya merupakan bagian dari sembilan perusahaan pemrakarsa pembangunan perumahan dengan skema KPBU.
“Saya katakan mereka belum groundbreaking, tapi mereka mendekati dalam tahapan untuk KPBU Perumahan (hunian) ASN,” kata Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika