REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung sudah menerima informasi terkait Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menerima laporan soal tiga penjabat (pj) kepala daerah yang tidak netral. Ia pun mengingatkan pentingnya netralitas bagi seluruh pj kepala daerah di seluruh Indonesia.

Sebab, pj kepala daerah berbeda dengan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Mereka yang dipilih oleh pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya dengan baik jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

"Soal integritas dan netralitas, mereka harus menjadi kepala daerah yang memang betul-betul independen, tidak terlibat dalam hiruk-pikuk politik, apalagi hiruk-pikuk pemilu," ujar Doli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Pj kepala daerah seharusnya fokus dalam pembangunan dan menyukseskan program di daerahnya masing-masing. Tak perlu mereka terlibat dalam politik praktis yang menguntungkan atau merugikan satu pihak tertentu.

"Mereka diberikan waktu untuk melaksanakan kepemimpinannya di daerah itu masing-masing. Jadi mereka harusnya lebih tidak punya beban, lebih tidak punya beban untuk memajukan daerah itu," ujar Doli.

Di samping itu, tugas pj kepala daerah adalah untuk menghubungkan komunikasi antara birokrasi pemerintah daerah dengan pusat. Harapannya, terjadi sinkronisasi antara pusat dengan daerah dalam menjalankan program-programnya.

"Oleh karena itu, apalagi sekarang ternyata ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan itu (ketidaknetralan pj kepala daerah). Ada kepala-kepala daerah yang memang menunjukkan posisi politiknya, nah itu kan bahaya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebelumnya, anggota Komisi II yang juga Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komaruddin Watubun mengomentari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengumpulkan seluruh pj kepala daerah. Forum tersebut terjadi sebelum makan siang Jokowi bersama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Rasyid Baswedan.

Ia sendiri selalu secara terbalik menyikapi sikap dan pernyataan Jokowi. Jika Jokowi disebut menekankan netralitas Pemilu 2024 dalam pertemuannya, ia justru melihat maksud sebaliknya dari pernyataan itu.

"Pertemuan kepala daerah, semua kalau tidak salah di Istana sebelum pertemuan itu (undangan makan siang bersama tiga capres), itu ada sinyal bahwa ini akan kekuatan besar ini kamu akan hadapi kekuatan besar. Kalau saya cara lihat begitu Bos," ujar Komarudin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika