Yahudi Israel sengaja melakukan itu untuk menyingkirkan warga Palestina dan memungkinkan migran Yahudi untuk bermukim kembali di tanah Palestina. Selain pemukiman kembali, terkadang orang Israel secara individu datang dan merebut rumah Palestina dengan bantuan polisi Israel dan mengusir keluarga pemilik dari rumah.

Melalui perpindahan terus-menerus dan penindasan terhadap orang-orang Palestina, inilah kemudian yang melahirkan kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas. Yang pasti, jika tidak ada Hamas, akan ada organisasi lain, karena penindasan memaksa orang untuk membela diri. 

“Seseorang dapat mempertanyakan legitimasi pertahanan diri ketika itu terjadi di tanah seseorang. Jadi, misalnya, ketika seseorang mencoba mengambil rumah Anda, Anda dapat melawan mereka dan bahkan menggunakan kekuatan jika diperlukan. Orang-orang Palestina telah melakukan ini sampai sekarang, meskipun mungkin ada tanggapan yang berlebihan,” ujar pakar Hubungan Internasional yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari Daily Sabah, Senin (20/11/2023).

Adapun Israel, tindakan kekerasannya yang terkadang berubah menjadi genosida tidak dapat dianggap sebagai pertahanan diri atau upaya untuk menghilangkan ancaman terhadap keberadaan mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan negara Israel kepada orang Yahudi meskipun ada tentangan orang Arab pada tahun 1948. Setelah beberapa perang antara negara-negara Arab dan Israel, yang membuat perbatasan Palestina dan Israel kontroversial, PBB mengakui perbatasan yang ditarik untuk Palestina pada tahun 1967 sebagai garis resmi yang membentuk negara Palestina.

Permukiman ilegal

Namun, Israel tidak pernah menerima perbatasan yang disebutkan dan memperluas wilayahnya ke wilayah Palestina. Bahkan sekarang, Israel sedang membangun pemukiman baru di Tepi Barat dan mencoba untuk mencaplok seluruh Gaza secara bersamaan. 

Saat melakukan itu, itu meratakan kota, menggusur orang, menjatuhkan bom pada warga sipil, atau menyita tanah baru. Tidak ada legalitas dalam tindakan Israel karena mengabaikan hukum internasional.

Sebagai tanggapan, orang-orang Palestina, dari warga sipil hingga kelompok bersenjata, menolak pendudukan dan kadang-kadang menerapkan kekerasan untuk menyelamatkan hidup mereka dan mempertahankan tanah mereka. Namun, meskipun menjadi pihak korban, perlawanan Palestina masih dipandang sebagai kelompok ilegal dan kelompok bersenjata seperti Hanas terdaftar sebagai organisasi teroris oleh negara-negara Barat. 

Bertentangan dengan sikap mereka terhadap Palestina, pemerintah Barat terus-menerus menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri.

“Tidak, Israel tidak memiliki hak untuk membela diri jika menduduki tanah orang lain. Itu tidak memiliki hak untuk membunuh seseorang di tanah yang diduduki,” kata Pemegang gelar Ph.D. dalam Hubungan Internasional itu.

“Ketika korban (Palestina dalam kasus kami) menanggapi Israel bahkan dengan cara kekerasan, mereka benar dalam tindakan mereka karena mereka adalah yang tertindas, target, dan yang terpenting, sisi yang benar. Selain itu, hukum internasional mendukung pertahanan diri Palestina sambil membuat tindakan Israel ilegal dan kriminal,” jelasnya.

Kejahatan perang Israel

Jika hukum internasional berarti apa pun bagi Israel dan para pendukungnya, mereka harus mengakui bahwa Israel benar-benar bersalah dan tidak dapat didukung. Selain tidak membantu untuk menutupi kejahatan Israel, desakan untuk membela Israel dengan kata-kata klise seperti "hak untuk membela diri" membuat mereka terlibat dalam kejahatan Israel juga. Oleh karena itu, lebih banyak dukungan Eropa dan AS berarti hanya kemitraan dengan kejahatan Israel yang sedang berlangsung, yang telah mencapai tingkat genosida.

Hal yang aneh tentang sikap negara-negara Barat adalah bahwa merekalah yang mengkristalkan hukum dan perjanjian internasional dan mendirikan organisasi dan institusi seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Meskipun demikian, ketika Israel melibas semua undang-undang buatan Barat yang dihadapinya, alih-alih mengkritik dan memberi sanksi, Barat tetap diam atau menggunakan kata-kata yang seharusnya mereka ceritakan untuk Palestina.

Dengan kata lain, Kanselir Jerman Olaf Schulz, Presiden AS Joe Biden atau Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen seharusnya mengatakan, "Palestina memiliki hak untuk membela diri" karena diduduki dan Israel adalah penjajahnya. Namun, mereka terus membela Israel untuk mempertahankan diri sambil menghancurkan Palestina. 

“Tampaknya etika dan supremasi hukum tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri blok Barat jika mereka atau sekutu mereka adalah pelaku kejahatan,” kata dia.

Mungkin inilah mengapa pejabat AS menahan diri untuk tidak mengatakan hukum internasional tetapi "tatanan berbasis aturan" dalam pidato mereka. Jadi, daripada mematuhi peraturan internasional, mereka lebih suka membuat atau salah menafsirkan aturan alternatif. 

“Kita tahu bahwa untuk berada di pihak yang salah ini berasal dari kekuasaan. Namun, kebenaran selalu menang melawan kekuasaan, meskipun mungkin butuh waktu. Oleh karena itu, baik Israel maupun Barat akan menghadapi konsekuensi dari sikap brutal mereka cepat atau lambat,” kata penulis.

Sumber:

https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/no-israel-does-not-have-the-right-to-defend-itself