REPUBLIKA.CO.ID, JAKARATA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memandang bahwa langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendahulukan minat investor domestik dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah tepat mengingat kawasan tersebut merupakan simbol negara.
"Apakah lebih baik mendahulukan investor dalam negeri? Iya, menurut saya, karena di Ibu Kota atau IKN ini merupakan simbol negara yang sebaiknya memang sedapat mungkin dibiayai oleh sendiri," kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (20/11/2023).
Akan tetapi, kata Faisal, investor dari luar negeri juga dibutuhkan saat pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mencukupi untuk menyokong pembangunan IKN.
Dia juga menyoroti pentingnya pemerintah untuk melakukan pemilahan proyek mana yang boleh dan yang tidak boleh dimasuki oleh investor asing. Selain itu, pemerintah juga perlu mematangkan perencanaan bagi investor asing yang hendak masuk ke IKN dengan sesegera mungkin.
Faisal mengingatkan bahwa investor akan mempertimbangkan potensi manfaat yang bisa didapatkan dalam jangka waktu menengah dan panjang. Kepercayaan investor juga bergantung pada sejauh mana tingkat keseriusan pemerintah dan konsistensi kebijakan sejalan dengan pergantian kepemimpinan di tahun 2024.
Selain itu, keyakinan investor juga akan dipengaruhi oleh seberapa besar insentif yang disediakan pemerintah, dan seberapa cepat pembangunan IKN di tahap awal.
"Jadi, kalau dengan asumsi itu semua dilakukan dengan lancar dan optimal (oleh pemerintah), semakin bagus, maka semakin menarik bagi investor," ujar dia.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Wakil Dikrektur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto memandang bahwa investasi domestik dan asing di dalam proyek IKN perlu diwujudkan secara paralel. Menurut dia, heterogenitas investor yang masuk juga akan menimbulkan optimisme terhadap pembangunan IKN hingga di masa depan.
"(Investor) dalam negeri oke. Itu juga menunjukkan fokus untuk mendorong dalam negeri oke. Tapi, menurut saya, memang tidak bisa dipungkiri kebutuhan untuk investor luar negerinya tinggi juga. Kenapa? Karena narasi yang mau dibangun itu adalah sebuah kota baru," kata Eko.
Pemerintah merencanakan pembangunan IKN hingga 2045 dengan komposisi pendanaan 20 persen berasal dari APBN. Sementara sisanya atau 80 persennya melalui skema kemitraan pemerintah-swasta.
Pada Senin pagi usai melepas bantuan untuk Palestina di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah masih mendahulukan minat investor dalam negeri di tengah pengajuan 300 surat minat investasi atau letter of intent (LoI) dari pengusaha asing terkait proyek IKN.
Meski begitu, menurut Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), investor asing sebenarnya sudah masuk ke IKN walaupun hanya sebagai bagian dari mitra para investor domestik. Seiring dengan pesatnya pembangunan dan pergerakan investor dalam negeri, pemerintah meyakini minat investor asing akan terus bertambah dan segera masuk untuk berinvestasi di IKN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika