REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Korea Utara (Korut) memberikan Jepang notifikasi mereka akan meluncurkan satelit antara 22 November dan 1 Desember 2023. Tokyo dan Seoul mengatakan, peluncuran ini merupakan upaya ketika Pyongyang meluncurkan satelit mata-mata ke orbit yang akan melanggar larangan PBB.
Penjaga Pantai Jepang mengatakan, Korut memberikan notifikasi mengenai peluncuran itu akan mengarah langsung ke Laut Kuning dan Laut Cina Selatan. Badan keamanan maritim Korea Selatan (Korsel) mengeluarkan peringatan bagi kapal-kapal yang berencana berlayar di area sama seperti peluncuran-peluncuran sebelumnya.
Tahun ini Korut sudah dua kali meluncurkan satelit mata-mata tapi gagal. Beberapa hari terakhir pemerintah Korsel mengatakan tampaknya Korut akan segera mencobanya lagi.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida segera mengecam rencana peluncuran tersebut. Ia mengatakan, sistem pertahanan negaranya termasuk pertahanan udara Aegis dan PAC-3 akan siap untuk setiap "situasi tak terduga."
"Meskipun tujuannya adalah untuk meluncurkan satelit, menggunakan teknologi rudal balistik merupakan pelanggaran terhadap serangkaian resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Kishida, Senin (20/11/2023).
"Ini juga merupakan masalah yang sangat memengaruhi keamanan nasional," ujarnya.
Kishida mengatakan, Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan negara-negara lain untuk mendesak Korea Utara agar tidak melakukan peluncuran.
Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan, pihaknya sedang mengamati rencana peluncuran Korut. Peluncuran sebelumnya digelar pada dini hari dan kementerian mengatakan ada kemungkinan upaya ketiga akan berhasil.
Korea Utara telah memberi tahu Jepang, sebagai otoritas koordinator Organisasi Maritim Internasional untuk perairan tersebut tentang rencana peluncuran satelitnya sebelumnya.
Pyongyang menganggap program roket ruang angkasa dan militernya sebagai hak berdaulat dan mengatakan bahwa pihaknya merencanakan armada satelit untuk memantau pergerakan pasukan AS dan Korea Selatan.
Korut telah melakukan beberapa kali upaya untuk meluncurkan apa yang disebutnya sebagai satelit "pengamatan", dua di antaranya tampaknya berhasil mencapai orbit.
Para analis mengatakan bahwa satelit mata-mata sangat penting untuk meningkatkan efektivitas persenjataan Korea Utara.
Peluncuran ini akan menjadi yang pertama sejak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi stasiun luar angkasa modern Rusia pada September, di mana Presiden Vladimir Putin berjanji untuk membantu Pyongyang membangun satelit.
Pemberitahuan ini menyusul kecaman Korut atas potensi penjualan ratusan rudal AS ke Jepang dan Korsel. Korut menyebutnya sebagai tindakan berbahaya dan bersumpah untuk meningkatkan pencegahan dan merespons peningkatan ketegangan.
Militer Korsel mengeluarkan peringatan yang menuntut Korut untuk membatalkan rencana peluncuran satelit. Seoul menggambarkannya sebagai tindakan provokasi yang mengancam keamanan Korsel.
Militer Korsel mengatakan mereka telah melakukan bagiannya untuk mematuhi perjanjian tahun 2018 dengan Korut untuk tidak terlibat dalam tindakan yang meningkatkan ketegangan. Sementara, Korut berulang kali melanggar perjanjian tersebut dengan meluncurkan rudal dan menerbangkan drone.
Para pejabat Korsel mengatakan mereka sedang meninjau kemungkinan untuk menangguhkan beberapa bagian dari perjanjian tersebut.
Setelah percobaan peluncuran pada Mei, Korsel mengambil puing-puing satelit dari laut dan mengatakan analisis menunjukkan satelit tersebut tidak memiliki kegunaan yang berarti sebagai platform pengintaian.
Pada Selasa, kapal induk AS Carl Vinson memasuki pelabuhan Busan, Korea Selatan, dalam kunjungan yang dijadwalkan sebelumnya. Angkatan Laut Korsel mengatakan kunjungan ini bagian dari peningkatan kesiapan dalam menghadapi ancaman rudal dan nuklir Korut.
Secara terpisah, dengan bantuan Amerika Serikat, Korsel berencana meluncurkan satelit pengintai pertamanya dari Kalifornia pada 30 November.
Ikuti Whatsapp Channel Republika