Selasa 21 Nov 2023 15:20 WIB

Moeldoko: 8 Staf KSP Mundur Ikut Pemilu 2024

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebut 8 stafnya mundur karena mengikuti Pemilu 2024

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bilal Ramadhan
Moeldoko. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebut 8 stafnya mundur karena mengikuti Pemilu 2024.
Foto: Republika/Zainur Mahsir Ramadhan
Moeldoko. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebut 8 stafnya mundur karena mengikuti Pemilu 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, delapan staf Kantor Staf Presiden (KSP) mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dan masuk ke tim kampanye dari berbagai partai politik.

"Yang mendaftar sebagai anggota dewan caleg harus mundur. Dan sudah dilakukan. Ada delapan orang, warna-warna dari berbagai partai politik," kata Moeldoko, dikutip pada Selasa (21/11/2023).

Baca Juga

Selain mengikuti pileg, ada juga staf KSP yang mundur karena bergabung dalam tim kampanye pilpres. Salah satu staf KSP yang mundur yakni Deputi IV KSP Juri Ardiantoro yang menjadi anggota tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Moeldoko, tidak ada aturan yang mengatur staf KSP harus mundur saat menjadi tim sukses pasangan calon. Seperti Deputi V KSP Jaleswari Pramowardhani yang juga tidak mundur dari jabatannya meski masuk struktur tim kampanye pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Secara UU tidak masalah. Mundur tidak masalah, tidak mundur juga tidak masalah. Kebetulan Deputi IV mundur, untuk Deputi V tidak mundur," kata Moeldoko.

Moeldoko menyampaikan, Jaleswari tidak mundur dari jabatannya karena bukan aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Jaleswari juga disebutnya akan mengajukan cuti saat berkampanye.

"Posisinya beliau bukan lagi ASN. Kedua nanti saat kampanye harus mengikuti kampanye, beliau akan mengajukan cuti," kata dia.

Kendati demikian, Moeldoko memastikan kinerja KSP tetap akan berjalan baik meskipun sejumlah staf mengundurkan diri. Ia juga mengingatkan agar pelayanan kepada publik tidak terganggu.

"Di KSP sudah saya tekankan bahwa seluruh jajaran tidak boleh terpengaruh oleh situasi psikologi politik yang berjalan di luar. Apapun situasinya pelayanan kepada publik tidak boleh terkurangi lemah tidak efektif," kata Moeldoko.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement