REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan, kemerdekaan Palestina adalah jaminan keamanan terbaik bagi Israel. Hal itu disampaikan Borrell dalam pertemuan virtual dengan para menteri luar negeri (menlu) Uni Eropa seusai lawatannya ke beberapa negara Arab.
Dalam pertemuan virtual itu, Borrell mengungkapkan, setelah melakukan kunjungan ke Timur Tengah untuk membahas konflik Israel dengan Hamas, dia sampai pada sebuah kesimpulan politik dasar. “Saya pikir jaminan terbaik bagi keamanan Israel adalah pembentukan negara Palestina,” ujar Borrell, Senin (20/11/2023).
Borrell pun menegaskan Israel tidak boleh menduduki kembali Jalur Gaza. Dia menekankan, ketika pertempuran dengan Hamas usai, kontrol atas Gaza harus dikembalikan kepada Otoritas Palestina. “Meskipun ada tantangan besar, kita harus memajukan refleksi kita mengenai stabilisasi Gaza dan negara Palestina di masa depan,” ucapnya.
Borrell pun sempat menyinggung tentang krisis kemanusiaan yang saat ini berlangsung di Gaza akibat serangan Israel. “Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan jeda kemanusiaan merupakan sebuah langkah maju yang besar, tapi kita harus memastikan penerapannya secara cepat,” ujarnya.
Pada 15 November 2023 lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB akhirnya berhasil mengadopsi resolusi berisi seruan jeda kemanusiaan di Gaza. Namun, meskipun resolusi DK PBB bersifat mengikat, hingga saat ini Israel masih belum menunjukkan tanda-tanda hendak menghentikan serangan dan agresinya ke Gaza. Sebaliknya, Israel terus menggempur Gaza, bahkan membidik infrastruktur sipil seperti sekolah dan rumah sakit.
Pekan lalu, pasukan Israel menyerbu Rumah Sakit (RS) Al-Shifa setelah terlebih dulu mengepungnya selama beberapa hari. Penyerbuan itu dilakukan karena Israel meyakini bahwa Hamas memiliki markas komando di bawah bangunan RS tersebut. Namun pasca penyerbuan, militer Israel gagal menyodorkan bukti valid dan kredibel tentang keberadaan markas Hamas di bawah bangunan RS Al-Shifa.
Saat ini, pasukan dan tank-tank Israel mengepung Rumah Sakit Indonesia yang berada di Bait Lahiya. Israel juga meyakini bahwa Hamas memiliki markas komando di bawah bangunan RS Indonesia. Sedikitnya 12 orang yang berada di RS Indonesia sudah tewas akibat serangan dan penembakan oleh pasukan Israel.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengutuk keras serangan Israel ke RS Indonesia. “Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke RS Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional,” ujar Retno dalam keterangan pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Senin lalu.
Retno mengungkapkan, saat ini Kemlu RI mengalami putus kontak dengan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi relawan RS Indonesia. Mereka diketahui anggota MER-C, organisasi sosial kemanusiaan yang menggagas pembangunan RS Indonesia. Menlu mengatakan, dia telah menghubungi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza guna menghimpun informasi tentang kondisi terkini di RS Indonesia. UNRWA merespons dan menyampaikan bahwa mereka tidak dapat melakukan kontak dengan siapa pun di RS Indonesia saat ini.
Retno menambahkan, dia juga sudah menghubungi perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Palang Merah Internasional, tapi belum memperoleh tanggapan. “Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak, guna memperoleh informasi terkait RS Indonesia dan keselamatan tiga WNI tersebut,” ucapnya.
“Koordinasi dengan MER-C Jakarta juga terus kita lakukan. Dan mari kita doakan agar mereka (tiga WNI di RS Indonesia) selamat dan selalu diberi perlindungan Allah SWT,” kata Menlu Retno menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika