REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Selasa (21/11/2023), menyerukan solusi politik terhadap konflik Israel-Palestina. Putin mengatakan, negara-negara regional dan anggota kelompok negara BRICS dapat dilibatkan dalam upaya mencapai penyelesaian tersebut.
“Kami menyerukan upaya bersama komunitas internasional yang bertujuan meredakan situasi, gencatan senjata, dan menemukan solusi politik terhadap konflik Palestina-Israel. Dan negara-negara BRICS serta negara-negara di kawasan ini dapat memainkan peran penting dalam upaya ini,” kata Putin.
Dalam komentar yang disiarkan televisi pada pertemuan puncak BRICS secara virtual, Putin mengatakan, krisis yang terjadi Timur Tengah disebabkan kegagalan diplomasi Amerika Serikat (AS) di wilayah tersebut. Kelompok BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Pada Agustus, BRICS setuju untuk memperluas keanggotaannya dengan menambahkan Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, Argentina dan Uni Emirat Arab sebagai anggota.
Pakar kebijakan Rusia dan Barat mengatakan, Putin mencoba memanfaatkan krisis Gaza untuk keuntungan geopolitiknya sebagai bagian dari strategi menjalin hubungan dengan sekutu di negara-negara berkembang dan membangun tatanan dunia baru untuk melawan dominasi AS. Putin telah berulang kali menyerang kebijakan AS, termasuk mendesak Israel untuk menahan diri dan menyatakan simpati terhadap penderitaan rakyat Palestina.
Bulan lalu, Putin memperingatkan Israel agar tidak melakukan pengepungan terhadap Gaza dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Nazi di Jerman saat mengepung Leningrad selama Perang Dunia Kedua. Putin mengatakan, serangan darat di Gaza akan menyebabkan banyaknya korban sipil yang berjatuhan.
Putin mengatakan, anak-anak Palestina meninggal dalam jumlah besar. Dia menambahkan, operasi yang dilakukan pada anak-anak tanpa anestesi telah membangkitkan perasaan khusus.
“Karena sabotase terhadap keputusan-keputusan PBB, yang jelas-jelas mengatur pembentukan dan hidup berdampingan secara damai antara dua negara yang merdeka dan berdaulat yaitu Israel dan Palestina, lebih dari satu generasi warga Palestina telah dibesarkan dalam suasana ketidakadilan terhadap negara mereka, rakyatnya, dan Israel tidak dapat sepenuhnya menjamin keamanan negara mereka,” kata Putin.
Sementara itu, dalam pertemuan puncak BRICS pada Selasa, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan genosida di Gaza. Ramaphosa menjadi tuan rumah pertemuan virtual BRICS yang bertujuan untuk menyusun respons bersama terhadap perang Israel-Hamas.
“Hukuman kolektif terhadap warga sipil Palestina melalui penggunaan kekerasan yang melanggar hukum oleh Israel adalah kejahatan perang. Penolakan yang disengaja terhadap obat-obatan, bahan bakar, makanan, dan air kepada penduduk Gaza sama saja dengan genosida,” kata Ramaphosa.
Presiden Cina, Xi Jinping mendesak semua pihak dalam konflik Gaza untuk segera melakukan gencatan senjata. Xi menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk mengakhiri semua serangan terhadap warga sipil dan membebaskan tahanan sipil untuk menghindari lebih banyak korban jiwa dan penderitaan.
"Hal ini juga penting untuk memastikan jalur bantuan kemanusiaan yang aman dan lancar, memperluas bantuan kemanusiaan kepada orang-orang di Gaza, dan menghentikan relokasi paksa dan pemutusan aliran air, listrik dan minyak yang menargetkan orang-orang di Gaza," kata Xi dalam pertemuan virtual para pemimpin BRICS.
Ramaphosa menyerukan gencatan senjata segera dan komprehensif. Dia juga mengusulkan pengerahan pasukan PBB untuk memantau penghentian permusuhan dan melindungi warga sipil.
“Sebagai masing-masing negara, kami telah menunjukkan keprihatinan besar kami atas kematian dan kehancuran di Gaza. Pertemuan ini menjadi seruan tegas bagi kita untuk menggabungkan upaya dan memperkuat tindakan kita untuk mengakhiri ketidakadilan bersejarah ini," ujar Ramaphosa.
Afrika Selatan telah lama menjadi pendukung vokal perjuangan Palestina. Partai berkuasa Kongres Nasional Afrika (ANC) sering mengaitkan perjuangan Palestina dengan perjuangan Afrika melawan apartheid.
Awal bulan ini, Afrika Selatan menarik semua diplomatnya dari Israel. Sementara pekan lalu Afrika Selatan bergabung dengan empat negara lain dalam menyerukan penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional atas konflik tersebut.
Pada Selasa, pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh mengatakan, perjanjian gencatan senjata dengan Israel sudah di depan mata. Sementara mediator Qatar menambahkan, negosiasi untuk membebaskan sandera yang ditangkap oleh pejuang Palestina berada pada “titik terdekat” dengan kesepakatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika