REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Administrasi Teknologi Ruang Angkasa (NATA) Korea Utara (Korut) mengatakan peluncuran satelit mata-mata ke orbit negara itu berjalan sukses. Pyongyang mengabaikan kecaman dari Amerika Serikat (AS) dan semua sekutunya.
Dikutip dari Aljazirah, Rabu (22/11/2023) kantor berita Korut, KNCA melaporkan NATA mengatakan satelit Malligyong-1 diluncurkan dari fasilitas peluncuran satelit Sohae pada Selasa (21/11/2023) pukul 21.42 dan memasuki orbit pada pukul 21.54 waktu setempat.
KCNA melaporkan badan antariksa Korut akan meluncurkan beberapa satelit dalam waktu dekat untuk mengamankan kemampuan pengintaian terhadap Korea Selata (Korsel) di wilayah lain yang menjadi kepentingan angkatan bersenjata Korut.
Pemerintah Korsel dan Jepang yang pertama mengumumkan peluncuran tersebut mengatakan mereka tidak dapat segera memverifikasi apakah satelit itu ditempatkan di Orbit. Sebelumnya Korut mengirimkan notifikasi ke Jepang mereka berencana meluncurkan satelit antara 22 November dan 1 Desember.
Dua peluncuran satelit mata-mata yang Korut lakukan tahun ini mengalami kegagalan. Beberapa hari yang lalu pejabat pemerintah Korsel mengatakan tampaknya Korut siap mencoba lagi.
AS dan sekutunya mengutuk keras peluncuran satelit Korut tersebut. Gedung Putih menyebutnya sebagai "pelanggaran yang kurang ajar" terhadap resolusi PBB.
"(Peluncuran tersebut) meningkatkan ketegangan dan berisiko mengacaukan situasi keamanan di wilayah tersebut dan sekitarnya", kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Adrienne Watson, dalam sebuah pernyataan.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan ia mengutuk peluncuran tersebut "dengan cara yang paling keras".
"Kami telah mengajukan protes keras terhadap Korea Utara," katanya.
Sementara itu, Pyongyang menganggap peluncuran tersebut sebagai bagian dari upaya yang dibenarkan untuk membangun kemampuannya melawan AS dan sekutunya. Pyongyang mengatakan mereka akan mengembangkan armada satelit untuk memantau aktivitas pasukan AS dan Korea Selatan.
Sebelumnya KCNA melaporkan Korut memiliki "hak berdaulat" untuk mengembangkan satelit militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika