REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono mengatakan bahwa perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkait benar atau tidaknya dugaan dokumen nama-nama yang akan di-reshuffle, hanya Jokowi yang tahu kebenarannya.
"Ya jadi persoalan pergantian menteri itu bukan sekarang, besok, atau kemarin. Karena itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Jadi yang lain pasti tidak tahu, yang tahu itu hanya Pak Presiden," ujar Mardiono di Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
PPP sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi, jelas Mardiono, hanya menempatkan kader terbaiknya di Kabinet Indonesia Maju. Tak ada sangkut kewenangan partai dalam penentuan para pembantu Jokowi.
"Bahwa kami dari partai politik yang menempatkan kadernya ada di kabinet adalah pertama karena panggilan negara karena di mana presiden membutuhkan kader-kader ini untuk ikut serta, berkontribusi membangun bangsa dan negara. Ini di dalam pemerintahan itu," ujar Mardiono.
Partai berlambang Ka'bah itu juga menyatakan komitmennya dalam mengawal pemerintahan Jokowi. Meskipun saat ini, PPP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang saat ini kerap dikatakan publik berseberangan dengan Jokowi.
"Tapi kemudian ada reshuffle dan lainnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden," ujar Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan itu.
Dalam dokumen yang beredar, terdapat 13 nama pejabat yang masuk dalam daftar reshuffle. Di antaranya Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang akan digantikan oleh Indrajaya Murod, Menteri ESDM Arifin Tasrif digantikan oleh TB Muhammad Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung digantikan oleh Yandri Susanto, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar yang akan digantikan Eko Putro Sandjojo, dan Menkumham Yasonna Laoly digantikan Yusril Ihza Mahendra.
Selain itu ada pula nama Mensos Tri Rismaharini yang digantikan Agus Harimurti Yudhoyono, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas digantikan Ibnu Susilo, Menpora Dito Ariotedjo digantikan Ilham Permana, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia digantikan Andi Sapran, dan Menko Polhukam Mahfud MD digantikan Hadi Tjahjanto.
Kemudian, Mendikbudristek Nadiem Makarim digantikan Kadarsah Suryadi, Panglima TNI Yudo Margono digantikan Agus Subiyanto, serta Kepala BIN Budi Gunawan yang digantikan oleh Dudung Abdurachman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika