REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Penasihat pemerintah China merekomendasikan target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan antara 4,5 persen hingga 5,5 persen pada pertemuan tahunan. Hal ini seiring upaya Beijing menciptakan lapangan kerja dan menjaga tujuan pembangunan jangka panjang tetap pada jalurnya.
Seperti dilansir Reuters, lima dari tujuh penasihat yang berbicara dengan Reuters mengatakan mereka optimistis target sekitar lima persen, sesuai dengan target tahun ini. Salah satu penasihat akan mengusulkan target 4,5 persen, sementara penasihat lainnya menyarankan kisaran 5,0 persen–5,5 persen.
Proposal tersebut akan diajukan bulan depan pada Konferensi Kerja Ekonomi Pusat tahunan Partai Komunis yang membahas rencana kebijakan dan prospek perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.
Untuk mencapai target tersebut, Beijing harus meningkatkan stimulus fiskal, kata para penasihat itu. Hal tersebut mengingat pertumbuhan tahun ini tersandung dampak karantina wilayah akibat Covid-19 pada tahun lalu.
Ekonom Pemerintah Yu Yongding mengatakan, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif untuk merangsang permintaan agregat. "Permintaan investasi korporasi tidak akan kuat karena kepercayaan perusahaan belum pulih, jadi kita perlu memperluas investasi infrastruktur," ucap Yu, yang juga menginginkan defisit anggaran melebihi empat persen terhadap PDB.
Para penasihat lain yang tak ingin disebut namanya, menyebut, para pemimpin tertinggi partai penguasa di China diperkirakan akan menyetujui target tersebut pada pertemuan bulan depan. Meskipun, target tersebut tidak akan diumumkan secara terbuka sampai pertemuan parlemen tahunan China, yang biasanya diadakan pada Maret.
Perekonomian China hanya tumbuh tiga persen pada 2022, salah satu kinerja terburuknya dalam hampir setengah abad. Jajak pendapat Reuters pada Oktober menunjukkan bahwa para ekonom memperkirakan perekonomian akan tumbuh sebesar lima persen pada 2023 dan 4,5 persen pada 2024, meskipun beberapa pihak telah menaikkan perkiraan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika