REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Calon presiden (capres) nomor urut 1, Ganjar Pranowo membantah hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan tren penurunan elektabilitasnya setelah mengkritik penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengeklaim, elektabilitasnya masih bagus berdasarkan survei internal pihaknya.

"Kami juga punya survei internal kami kok, kami masih bagus dan mudah-mudahan kawan-kawan dengan kepengurusan daerah berjalan. Mudah-mudahan makin bagus, kami punya komparasinya," singkat Ganjar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023).

Pelaksana tugas (Plt) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono mengamini akan adanya evaluasi terhadap narasi yang disampaikan Ganjar-Mahfud MD. Khususnya narasi dalam menyampaikan isu-isu terkini yang terjadi di publik.

"Ya tentu kita evaluasi bagaimana untuk termasuk Pak Mahfud, bukan hanya Pak Ganjar. Karena itu satu pasangan, bagaimana untuk menanggapi isu publik dan bagaimana untuk menarasikan sebuah produk-produk kita yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat," ujar Mardiono di Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

"Ini narasi-narasi inilah isinya yang perlu kita evaluasi yang menjadi prioritas utama," sambungnya.

Kendati demikian, pernyataan yang diungkap Ganjar merupakan aspirasi berbagai elemen masyarakat kepadanya. Termasuk soal penegakan hukum, di mana ia memberikan nilai 5 ihwal hal tersebut selama masa pemerintahan Jokowi.

"TPN akan terus mengutamakan bahwa prioritas untuk persoalan menyuarakan gagasan, program-program, ide-ide tentang ekonomi, dan penegakkan hukum. Itu selalu akan kita gaungkan dan selalu itu akan menjadi bagian dari langkah perjalanan politik kami," ujar Mardiono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika