REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah berkomitmen fokus menyelesaikan pembangunan fondasi Indonesia menuju cita-cita menjadi negara maju pada 2045. Hal ini mengingat pada tahun depan diselenggarakannya pemilihan umum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masalah fundamental Indonesia tidak akan berubah meski memasuki tahun politik. Indonesia akan tetap dihadapkan tantangan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur.

“Masalah fundamental tidak berubah hanya karena faktor tahun politik, kita tetap akan berhubungan dengan masalah kualitas SDM yang perlu diperbaiki, kita tetap perlu untuk membangun infrastruktur agar meningkatkan produktivitas Indonesia,” ujarnya saat webinar Bisnis Indonesia Business Challenges 2024, Kamis (23/11/2023).

Sri Mulyani menegaskan pada tahun yang disebut hajatan politik, pihaknya juga akan tetap akan menjaga ekonomi karena pemilihan umum menjadi siklus demokrasi yang normal yang memang diatur UU.

“Indonesia adalah negara demokrasi, mekanisme pemilihan umum itu tidak boleh menggangu agenda pembangunan dan instrumen APBN yang terus akan menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia,” ucapnya.

Mengacu rencana pemerintah, Indonesia perlu mengerek pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan diikuti dengan sumber daya unggul sebagai modal untuk meraih cita-cita tersebut. Pemerintah pun berkomitmen untuk membangun nilai tambah sektor industri atau manufaktur, memperbaiki iklim investasi, dan memangkas birokrasi sehingga menjadi modal lebih dekat bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menekankan Kementerian Keuangan berupaya melakukan berbagai langkah, termasuk jangka pendek, yakni implementasi dari sejumlah reformasi fundamental. Mulai dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hingga Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan mulai berjalan pada akhir tahun ini dan tahun depan.

“Jadi meskipun disebut tahun politik, tapi kita banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu diperkuat, sementara APBN akan terus menjadi tools atau instrumen yang menjaga ekonomi dan masyarakat kita,” ucapnya.

“Kemenkeu akan terus melakukan berbagai langkah yang sifatnya tidak jangka pendek stabilitas, tapi kita juga memberikan perhatian yang sangat tinggi tetap membangun fondasi tersebut, reformasi tetap dilakukan," tambahnya.

Anggaran pendapatan dan belanja negara 2024, pemerintah memberikan anggaran khusus sektor kesehatan sebesar Rp 186 triliun, pendidikan sebesar Rp 660 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 493 triliun, ketahanan pangan sebesar Rp 108 triliun, ketahanan energi sebesar Rp 444 triliun, hingga infrastruktur sebesar Rp 422 triliun

Dari sisi fiskal, pemerintah juga telah memberikan insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah pembelian rumah hingga Rp 2 miliar sampai Juni 2024 dan 50 persen pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah hingga akhir 2024.

"Ini merupakan langkah-langkah yang kita lakukan dalam konteks pelaksanaan APBN 2023 dan 2024 tujuannya agar ekonomi terus terjaga stabilitasnya dan momentum tidak mengalami pelemahan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika