REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, menyampaikan kritik soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jubir PKS, Muhammad Kholid mengatakan, kritik Anies Baswedan sejalan pandangan PKS sejak awal.
"Jika alasan memindahkan ibu kota adalah untuk pemerataan, itu tidak tepat," kata Kholid melalui rilis, Kamis (23/11).
Ia berpendapat, pemerataan ekonomi dilakukan bukan dengan memindahkan ibu kota. Tapi, lebih tepat dilakukan dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru disesuaikan keunggulan daya saing masing-masing wilayah.
Selain itu, pemerataan pembangunan dapat bisa dilakukan dengan cara membesarkan kota-kota yang sudah terbangun dengan baik dan menaikan kelasnya. Mulai kota-kota kecil yang didorong menjadi kota menengah.
"Kota menengah menjadi kota besar dan kota besar menjadi kota yang lebih maju lagi sebagai motor pertumbuhan ekonomi," ujar Kholid.
Kholid mengingatkan, dana desa menjadi penting sebagai stimulus pembangunan di desa. Hal itu perlu diperhatikan agar pembangunan di desa-desa bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
Ia menilai, pemindahan ibu kota harus benar-benar dirancang matang dan tidak tergesa-gesa. Harus dikaji dampaknya secara komprehensif baik ekonomi, politik, sosial, historis, geopolitik dan lingkungan hidup.
Kholid melihat, proses pembahasan IKN kemarin tidak cuma dilakukan terlalu cepat, tapi tergesa-gesa. Ia mengingatkan, nantinya perlu ada pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk membahasnya kembali.
Maka itu, Kholid menambahkan, PKS sejak awal menilai proses pemindahan ibu kota ini dilakukan tergesa-gesa dan kurang cermat. Tapi, ia merasa, masih ada waktu untuk melakukan peninjauan kembali atas pembangunan IKN.
"Mana yang perlu dikoreksi dari kebijakan pemindahan ibu kota tersebut," kata Kholid.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik tujuan dan langkah yang dikerjakan di IKN tidak 'nyambung'. Hal itu disampaikan Anies dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11).