REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Pemerintah resmi mengoperasikan 26 titik BBM satu harga di wilayah Papua dan Maluku. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, adanya 26 titik BBM satu harga ini mampu meningkatkan akses BBM untuk masyarakat 3T dan menstabilkan harga BBM.
"Lewat BBM Satu Harga, diharapkan daerah di seluruh Indonesia dapat menikmati BBM yang harganya sama dengan Jakarta atau kota lainnya. Tidak ada lagi ketimpangan dan perbedaan harga BBM antarwilayah," kata Arifin di Sorong, Papua Barat, Jumat (24/11/2023).
Program ini pertama kali dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017 dan akan terus dilanjutkan sampai dengan akhir 2024. Target kumulatif pembangunan penyalur BBM Satu Harga sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebanyak 583 penyalur BBM Satu Harga.
"Keadilan energi ini sangat besar manfaatnya, dan kita tidak akan berhenti di 2024 atau target yang sudah ada, tapi pemerintah bersama seluruh instansi terkait akan mencari wilayah yang memerlukan BBM terjangkau. Ini adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat dan meminta Pertamina (badan usaha) dengan meng-cover atau menanggung biaya pendistribusiannya," kata Arifin.
Arifin berharap akan timbul dampak positif dari kebijakan BBM Satu harga yang, antara lain, akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi domestik masyarakat dan penghematan pengeluaran BBM yang diharapkan diikuti dengan penurunan harga sembako, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
"Pendirian lembaga penyalur BBM Satu Harga ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi perekonomian serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat," ujar Arifin.
