REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menyebut setoran dividen BUMN terbanyak mayoritas berasal dari perbankan. Tercatat realisasi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan ini melonjak 150 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 74,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kinerja penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kekayaan negara ditopang oleh setoran dividen BUMN, yakni perbankan. "Ini karena setoran dari dividen BUMN, terutama yang masih profitable seperti perbankan itu sangat positif," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTA, Jumat (24/11/2023).

BUMN nonbank seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tercatat membukukan profit, sehingga dapat membayar dividen kepada negara. "Beberapa yang nonperbankan, seperti Pertamina, PLN, dan lainnya," ucapnya.

Pemerintah mencatat pertumbuhan pendapatan dan belanja negara berada zona defisit. Tercatat per Oktober 2023, anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit Rp 0,7 triliun.

Sri Mulyani mengatakan surplus anggaran pendapatan dan belanja negara Rp 0,7 triliun atau setara 0,003 persen dari produk domestik bruto. "Per Oktober 2023, APBN mengalami defisit Rp 0,7 triliun atau 0,003 persen dari PDB. Keseimbangan primer sebesar Rp 365,4 triliun," ujarnya.

Per Oktober 2023, pendapatan negara sebesar Rp 2.240,1 triliun atau 90,6 persen dari target. Adapun realisasi ini mengalami pertumbuhan 2,8 persen secara tahunan.

Dari sisi belanja negara, per Oktober 2023 sebesar Rp 2.240,8 triliun atau 73,2 persen dari target. Adapun realisasi ini tumbuh 4,7 persen secara tahunan.