REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk tim antihoaks untuk menangkal hoaks atau kabar bohong yang berpotensi beredar di masyarakat selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
"Kami membentuk tim antihoaks supaya jangan sampai hoaks ini bertahan lebih dari satu hari," kata Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan kepada awak media di Lapangan Kenari, Kota Yogyakarta, Yogyakarta, Sabtu (25/11/2023).
Menurut Suwondo, apabila ditemukan hoaks, maka tim antihoaks bentukan Polda DIY itu akan langsung berkoordinasi dengan instansi terkait guna meluruskan atau memberikan informasi valid ke masyarakat. Dengan gerak cepat tim tersebut, Suwondo berharap informasi keliru dan bohong yang beredar tidak akan bertahan lama.
"Kami akan langsung hubungi stakeholder (pemangku kepentingan) terkait. Contohnya, ketika mereka bicaranya tentang jadwal pemilu, maka kalau ada hoaks itu kami undang KPU untuk bicara dan segera langsung kami sebarkan," kata polisi jenderal bintang dua itu.
Suwondo memastikan pengendalian diseminasi informasi hoaks itu diterapkan pada seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024. Sementara itu, untuk menjaga keamanan menjelang masa kampanye, yang dimulai Selasa (28/11/2023), Suwondo mengatakan jajarannya telah menggencarkan patroli di berbagai sudut wilayah di Yogyakarta.
"Patroli kami laksanakan bukan hanya untuk pemilu, tetapi juga untuk mengantisipasi seluruh permasalahan yang ada di Yogyakarta. Ini dalam rangka menjaga," tegas Suwondo.
Menurut dia, berbagai upaya antisipasi telah disiapkan Polda DIY dengan mengacu indeks maupun peta kerawanan pada Pemilu 2019, baik yang bersumber dari Bawaslu DIY maupun Intelkam Polda DIY.
"Tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, potensi yang sering terjadi di Yogyakarta justru adalah bentrok antarpendukung. Ini yang harus kami jaga," kata Suwondo.
Sementara itu, Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan Polda DIY untuk mengawasi potensi penyebaran informasi negatif atau hoaks serta ujaran kebencian.
Menurut Najib, kolaborasi pengawasan pemilu perlu dilakukan mengingat peluang penyebaran hoaks dan ujaran kebencian masih besar menjelang Pemilu Serentak 2024.
"Pengawasan itu kan butuh teknologi, ya. Itu yang kami tidak punya perangkatnya, untuk efektif mengawasi media sosial satu per satu, karena jumlahnya kan sangat banyak. Makanya kami berkolaborasi dengan Polda DIY," ujar Najib.
Ikuti Whatsapp Channel Republika