REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik konsep program jangka panjang pemerintahan Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dalam negeri atau yang populer disebut dengan food estate. Ia menginginkan yang diterapkan di Indonesia bukanlah food estate, melainkan contract farming.
"Kita ingin sampaikan fokus kita ke depan kita tidak akan mengonsentrasikan kepada food estate, justru kita ingin contract farming dibangun untuk Indonesia ke depan," kata Anies dalam 'Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia' yang digelar Walhi di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).
Menurut Anies, konsep food estate tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia yang notabene punya masalah dalam hal isu pangan. Baik dari segi produsen maupun konsumen.
Di sisi produsen, dia menyebut saat ini produksi pertanian penuh dengan ketidakpastian, seperti ihwal suplai pupuk, harga, serta distribusi yang terbilanh rumit dan banyak masalah. Kemudian di sisi lain, konsumen kerapkali terbebani dengan harga hasil produksi yang tinggi.
"Mengapa food estate bukan menjadi opsi? Karena ini adalah pendekatan di mana negara menguasai produksi secara sentralistik," kata Anies.
Dia menjelaskan, dalam praktiknya, kepastian hasil tani hanya pada tataran di kawasan food estate, dan itu disebut merupakan sebuah produksi yang berbasis korporasi. Anies tak menginginkan itu. Yang diinginkan olehnya adalah munculnya peranan yang besar dari petani-petani di Indonesia.
"Sementara yang kita butuhkan sebaliknya, kita justru membutuhkan agar petani-petani yang tempatnya ada di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan agar produknya ikut di dalam pasar produk pertanian di Indonesia. Jadi dari sentralisasi menjadi desentralisasi," tutur dia.
Anies melanjutkan, dalam penerapan food estate, ekstensifikasi lahan pertanian pemerintah untuk meningkatkan produksi berefek pada banyaknya masalah lingkungan hidup. Itu kemudian memunculkan masalah rusaknya ekologi di kawasan lahan tersebut.
"Kita ingin menggeser fokusnya pada intensifikasi pertanian rakyat untuk peningkatan produktivitas pertanian kita. Jadi, petani yang ada dimana-mana itu jangan dilupakan, petani-petani harus dijadikan mitra untuk diajak terlibat dan difasilitasi," jelasnya.
Anies juga menyoroti penyerapan hasil pertanian food estate yang berdasarkan kepada keputusan pemerintah pusat. "Sementara kita ingin mendorong agar kepastian penyerapan hasil tani lokal itu oleh BUMN, BUMD di kota kota besar dengan skema kontrak kerja," tutur dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memamerkan Jakarta yang bekerja sama dengan Gapoktan seluruh Indonesia dan berkontrak selama lima tahun. Kerja sama itu merupakan bentuk praktik contract farming yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan pangan.
"Hasil produksi pertaniannya langsung dibeli ke luar Jakarta sehinga memotong mata rantai, harga gabah lebih tinggi, bagi yang di Jakarta terima harga beras lebih murah, dua duanya diuntungkan dan petani punya kepastian jangka panjang," ujar dia.
Anies menekankan bahwa dirinya bakal melakukan reformasi tata niaga di Indonesia dengan cara itu. Dia memastikan bakal menciptakan kebijakan yang berkeadilan.
"Terakhir, dalam pendekatan food estate, petani dikuasai oleh pemilik modal, tapi dalam contract farming ini kerja sama antara pemilik modal dan petani. Harapannya dengan pola contract farming ini, petani di seluruh Indonesia punya kesempatan memperoleh nilai tambah atas kerja mereka dan sistem yang berkeadilan untuk semua," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika