REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan pembicaraan mengenai kemungkinan pemulangan patung-patung kuno Yunani dari museum Parthenon Sculptures di Inggris, tidak didorong cukup cepat. Hal ini ia sampaikan sebelum bertemu Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.
Sudah lama Athena mengampanyekan pemulangan apa yang mereka sebut Kelereng Elgin atau Elgin Marbles. Dekorasi Parthenon sepanjang 75 meter, 15 metop, dan 17 patung dibawa diplomat Lord Elgin pada awal abad ke-19, ketika ia menjadi duta besar untuk Kekaisaran Ottoman yang saat itu memerintah Yunani.
"Kami belum mencapai kemajuan sebanyak yang saya inginkan dalam negosiasi," kata Mitsotakis kepada televisi BBC pada Ahad (26/11/2023).
"Saya orang yang sabar, dan kami telah menunggu selama ratusan tahun, dan saya akan bertahan dalam diskusi ini.
"Kami merasa patung-patung itu adalah milik Yunani dan pada dasarnya dicuri," tambah Mitsotakis.
Ia mengecilkan aspek kepemilikan dalam diskusi tersebut dan lebih fokus pada pentingnya menyatukan kembali patung-patung itu dengan yang ada di Athena. Para pejabat Inggris mengatakan karya-karya tersebut diperoleh dengan legal.
Pada Maret lalu Sunak mengesampingkan perubahan pada undang-undang yang menghentikan British Museum untuk mengembalikan Elgin Marbels tersebut ke Yunani secara permanen. Tetapi undang-undang tersebut tidak melarang peminjaman.
Pada bulan ini mantan menteri keuangan Inggris yang menjadi ketua pengawas museum George Osborne menyatakan harapannya akan adanya kesepakatan yang memungkinkan patung-patung tersebut "dapat dilihat di Athena".
Mitsotakis akan bertemu Sunak pada Selasa (28/11/2023), sehari setelah pertemuan dengan Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh oposisi Inggris, yang berada di posisi teratas dalam jajak pendapat menjelang pemilihan umum yang diperkirakan akan diadakan pada tahun 2024.
Pekan lalu Financial Times melaporkan Starmer tidak akan menghalangi kesepakatan pinjaman yang "dapat diterima bersama" untuk patung-patung tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika