REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' telah mengumumkan Tim Hukum Nasional (THN) AMIN pada Senin (27/11/2023) siang dan menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai ketuanya. Ari menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen melawan kecurangan dalam Pilpres 2024.
"Kami telah berhasil membentuk di 33 provinsi, dan hampir semua kabupaten/ kota kami telah memiliki cabang di sana. Kami ingin memastikan bahwa Pilpres kali ini akan berlangsung dengan baik, jujur, dan adil, maka itu tim hukum nasional siap mengawal di daerah-daerah agar menghindari kecurangan-kecurangan," kata Ari kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).
Ari menegaskan akan mengawal berbagai bentuk kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Ia menyebut bahwa telah ada kecurangan dalam proses kontestasi Pilpres 2024, namun dia tidak menyampaikan kecurangan yang dimaksud.
"Dari awal kita melihat beberapa kecurangan terjadi, kami tegaskan bahwa kami dari tim hukum nasional, kami tidak takut. Kami tidak takut dan kami akan lawan. Kami akan lawan semua bentuk kecurangan itu. Dan Insya Allah dengan infrastruktur yang kami miliki, dengan teknologi yang kami punya, kami akan siap menghadapi Pilpres kali ini," ujarnya.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengawasi kecurangan itu, Ari mengatakan bahwa THN akan masif turun ke lapangan. Juga mengedukasi para relawan agar memahami aturan yang berlaku dalam keberjalanan proses kampanye misalnya.
"Nanti tim-tim hukum di daerah akan turun langsung di lapangan, dan kami sudah melakukan pendidikan kepada saksi-saksi kita agar semua kegiatan yang ada di lapangan, akan diambil foto, dan akan dikirimkan melalui aplikasi dan akan kami sebarkan. Dan kami mohon dukungan kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada untuk sama-sama kita jadikan pilpres ini pilpres yang jujur, pilpres yang adil," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hamdan Zoelfa selaku Dewan Penasihat THN AMIN mengatakan komitmennya dalam melakukan pengawasan pemilu, terkhusus aspek hukum.
"Kami akan mengawal pemilu yang seusai dengan komitmen daripada capres AMIN untuk pemilu yang jujur, pemilu yang bersih, dan hasilnya pemilu yang menggasilkan pemimpin yang bermartabat," kata Hamdan yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika