REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD langsung bergerak terpisah pada hari pertama kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ganjar akan memulai titik pertamanya di Merauke, Papua.
Sedangkan Mahfud akan memulainya dari Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam. "Kita akan bergerak dari barat, timur, dari utara, selatan, dan nanti kan bertemu di titiknya, di pusatnya," ujar Ganjar dalam rapat koordinasi nasional relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Jakarta, Senin (27/11/2023) malam.
Mulai Selasa (28/11/2023), seluruh kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) akan dikerahkan untuk memenangkan Pilpres 2024.
Termasuk seluruh kekuatan elemen simpatisan dan relawan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kekuatan tersebut, ia yakin pasangan nomor urut 3 akan memenangkan kontestasi nasional.
"Syaratnya adalah satu, kita mesti bersatu. Dua, kita mesti bergerak, dan yang ketiga kita mesti temui rakyat untuk mendengarkan mereka, agar mereka kemudian berada pada barisan kita," ujar Ganjar.
Ia mengatakan, masyarakat Indonesia mengharapkan betul kesejahteraan dalam bentuk akses kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Aspirasi tersebutlah yang harus didengarkan dan diserap betul dalam 75 hari masa kampanye Pilpres 2024.
"Tidak boleh bengkok kanan kiri, dan kekuatan rakyat akan pastikan lurus ke depan. Saya minta semangat gotong royong, pulang dari sini ketok rumah tetangga, saudara, pastikan mereka terdaftar, memilih," ujar Ganjar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari meyakini tidak akan terjadi gesekan keras antarpartai politik peserta Pemilu 2024. Sebab, partai yang bersaing pada Pemilu 2024 perlu berkoalisi pada Pilkada 2024.
Hasyim menjelaskan, semua partai politik memang berupaya mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota saat hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Suara yang didapatkan itu akan ditetapkan pada 20 Maret 2024, kemudian dikonversi menjadi kursi anggota dewan.
"Ini (raihan kursi) akan digabungkan sebagai modal untuk pencalonan pilkada yang akan dilakukan pada 2024," kata Hasyim dalam acara Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Hasyim mengatakan, partai politik perlu berkoalisi untuk mengusung calon kepala daerah karena ada syarat ambang batas pencalonan, yakni 25 persen kursi DPRD atau 20 persen suara sah di daerah itu. Keperluan untuk berkoalisi ini lah yang memuat Hasyim yakin tidak akan timbul gesekan keras antar peserta Pemilu 2024.
"Kami meyakini gesekan gesekan tidak akan terjadi secara keras karena nanti begitu tanggal 20 Maret parpol masing-masing akan memeriksa apakah memperoleh suara atau batas kursi minimal untuk pencalonan kepala daerah," kata Hasyim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika