REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD --- Irak melihat adanya risiko konflik regional jika gencatan senjata di Gaza saat ini tidak diubah menjadi gencatan senjata permanen, kata penasihat urusan luar negeri perdana menteri Irak.

"Seluruh wilayah ini berada di ambang konflik yang menghancurkan yang dapat melibatkan semua orang, dan sejauh mana perluasannya atau bagaimana cara mengendalikan dan menghentikannya tidak diketahui," kata Farhad Alaadin, penasihat urusan luar negeri untuk Perdana Menteri Irak.

Pengeboman Israel yang menghancurkan Gaza telah membangkitkan kelompok-kelompok bersenjata memperkuat dan mempersiapkan diri. Termasuk kelompok yang bersekutu dengan Iran di wilayah Timur Tengah, seperti Hizbullah Lebanon dan beberapa faksi Irak, yang telah melakukan serangan hampir setiap hari terhadap pasukan Israel dan Amerika Serikat.

Namun sejak gencatan senjata, tidak ada laporan serangan terhadap pasukan AS di Irak atau Suriah dalam empat hari terakhir. Hanya dengan jeda kemanusiaan ini, gempuran rudal Israel terhenti, dan ratusan jiwa terselematkan. Padahal sebelumnya lebih dari 70 serangan rudal hampir setiap hari diluncurkan pada minggu-minggu sebelumnya.

Beberapa faksi bersenjata utama Irak yang berada di balik serangan-serangan baru-baru ini, termasuk Kataib Sayyid Al-Shuhada dan Kataeb Hizbullah, telah mengumumkan bahwa mereka akan mematuhi gencatan senjata di Gaza. Namun kelompok tersebut mengindikasikan bahwa mereka akan kembali melakukan serangan apabila gencatan senjata tersebut berakhir dan Israel memulai serangan lagi ke Gaza.

Mereka juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka masih menginginkan pengusiran pasukan AS di Irak. Ada sekitar 2.500 tentara AS dalam sebuah misi yang menurut AS adalah untuk memberi saran dan membantu pasukan Irak dalam memerangi sisa-sisa ISIS.

"Karena alasan ini, kami melihat gencatan senjata dalam konflik ini akan bermanfaat dan penting pada tahap ini bagi rakyat Palestina dan Gaza, dan juga bagi semua negara di kawasan ini, termasuk Irak," kata Farhad Alaadin kepada Reuters.

Ikuti Whatsapp Channel Republika