REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa seluruh kekuatan akan dikerahkan dalam 75 hari masa kampanye 2024. Termasuk kekuatan empat partai politik pengusungnya, simpatisan, dan relawan yang mendukung Ganjar-Mahfud MD.
Ia juga mengingatkan kembali konstitusi yang menjadi pegangan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam melahirkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
"Ini kesempatan tunjukkan ke masyarakat, bahwa agenda reformasi kita akan bereskan. Kita yang akan jaga agenda reformasi akan tercapai pada tujuan," ujar Ganjar.
Di samping itu, pihaknya juga tak akan tinggal diam ketika adanya kecurangan pada masa kampanye hingga 10 Februari 2024 itu. Ia menegaskan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga akan mengungkap jika ditemukannya praktik yang mencoreng demokrasi.
"Kita boleh lawan mereka yang langgar, tapi kita nggak boleh langgar. Kita akan jaga martabat sebagai anak bangsa, kita bisa bawa demokrasi yang benar," tegas mantan gubernur Jawa Tengah itu.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari meyakini tidak akan terjadi gesekan keras antarpartai politik peserta Pemilu 2024. Sebab, partai yang bersaing pada Pemilu 2024 perlu berkoalisi pada Pilkada 2024.
Hasyim menjelaskan, semua partai politik memang berupaya mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota saat hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Suara yang didapatkan itu akan ditetapkan pada 20 Maret 2024, kemudian dikonversi menjadi kursi anggota dewan.
"Ini (raihan kursi) akan digabungkan sebagai modal untuk pencalonan pilkada yang akan dilakukan pada 2024," kata Hasyim dalam acara Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika