REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Koordinator Nasional Program Perhutanan Sosial Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Tri Candra Aprianto menyatakan pihaknya memberikan pendampingan bagi para nahdliyin untuk mendapatkan akses legal pengelolaan hutan.
Dalam keterangan yang diterima di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, ia mengatakan NU berkomitmen mendampingi nahdliyin untuk mendapatkan akses legal yang telah diberikan pemerintah untuk pengelolaan hutan sosial.
"Nahdlatul Ulama serius mendampingi warga NU yang mendapatkan akses legal pengelolaan hutan," kata dia dalam Rapat Harmonisasi dan Sosialisasi Kebijakan Perhutanan Sosial dengan Mtira Strategis.
Ia menjelaskan selama ini warga Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan nahdliyin tersebut telah melakukan pengelolaan hutan.
Namun, para nahdliyin tersebut berjalan masing-masing dan tidak terkoordinasi dengan baik.
Menurut dia, kehadiran NU yang memberikan pendampingan bagi nahdliyin untuk mendapatkan akses legal pengelolaan hutan tersebut bertujuan mengumpulkan dan koordinasi serta menyatukan gerak langkah bersama.
"NU akan mendampingi kelompok-kelompok pengelola hutan tersebut dari awal pengajuan akses legal sampai tahap hilir, yakni pengelolaan usahanya," katanya.
Rapat Harmonisasi dan Sosialisasi Kebijakan Perhutanan Sosial dengan Mtira Strategis tersebut, diikuti ratusan kelompok pengelola perhutanan sosial Nahdlatul Ulama Jawa Timur.
Para peserta menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, seperti kurangnya pemetaan setelah surat keputusan (SK) turun, merencanakan tanaman produksi yang tepat, kemudian dilakukan bimbingan untuk menyusun proposal pengajuan akses kelola hutan, rencana usaha, serta manajemen pengelolaan hutan sosial.
Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Misbahul Munir mengatakan program perhutanan sosial menyentuh langsung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya tidak terlalu khawatir soal dinamika keagamaan, karena NU sangat kokoh soal itu. Tapi jika menyangkut ekonomi, kesejahteraan masyarakat, NU masih belum maksimal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika